Pancasila itu Teodemokrasi

Pancasila kini ada yang mengarahkan ke demokrasi liberal. Bahkan ada pejabat pemerintah yang mengarahkan Pancasila menerima ateisme atau komunisme. Hubungan atau pujian-pujian pejabat kita ke China komunis bisa ditafsirkan ke arah sana. Bagaimana sebenarnya demokrasi yang diinginkan Pancasila? Dalam hal ini kita teringat ketika peristiwa 18 Agustus 1945 pagi. Dimana saat itu Mohammad Hatta melobi Ki Bagus Hadikusumo agar menerima pergantian pasal pertama Pancasila. Dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hatta meyakinkan Ki Bagus maknanya sila pertama ini adalah Tauhid, atau 'qul huwallahu ahad'. Katakanlah Allah itu Esa. Setelah lama Hatta meyakinkan akhirnya Ki Bagus menerima. Maka jangan heran Hatta juga yang mempelopori dibentuknya Partai Demokrasi Islam di masa Orde Baru. Sayangnya Presiden Soeharto saat itu tidak menyetujuinya. Setelah lama mendampingi Soekarno dan bergelut dalam perpolitikan tanah air nampak Hatta ingin membawa demokrasi ini ke Islam. Hatta merasa bahwa demokrasi bila dibiarkan liar seperti di Barat, maka akan bertentangan dengan budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentu menginginkan agar demokrasi ini menjadi Islami. Bukan demokrasi yang diwarnai kapitalisme atau demokrasi yang diwarnai komunisme. Hal senada juga dinyatakan oleh mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Ia menginginkan Indonesia ini dasarnya demokrasi yang berketuhanan (teistic demokrasi). Bukan demokrasi yang mencampakkan nilai-nilai dari Tuhan. Kata Natsir dalam peringatan Nuzulul Qur'an pada 1954, "Maka apabila yang dituju oleh sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu ialah menegaskan segala warganegara dan penduduk negara serta dunia luar, bahwa sesungguhnya manusia tak akan dapat memulai kehidupannya menuju kebajikan dan keutamaan, kalau belum ia dapat menyadarkan dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka bagaimana Al-Qur’an akan bertentangan dengan sila yang demikian itu." Natsir lebih lanjut menyatakan bahwa di masanya itu, mulailah terdengar pendapat-pendapat yang menempatkan Al-Qur’an di satu pihak dan Pancasila di pihak yang lain dalam suasana antagonisme. Seolah-olah antara tujuan Islam dan Pancasila itu terdapat pertentangan dan pertikaian yang sudah nyata tak kenal damai dan tidak dapat disesuaikan. Tokoh besar Islam ini lebih lanjut menyatakan bahwa dalam pangkuan Al-Qur’an, Pancasila akan hidup subur. Satu dengan yang lain tidak apriori bertentangan tapi tidak pula identik. Nilai-nilai yang tersebut dalam Pancasila semuanya bertemu dengan ajaran-ajaran agama. Malah dalam ajaran agama Islam lebih daripada lima sila jumlahnya. Islam adalah serba sila (induk sila). Jadi dalam pemikiran Hatta dan Natsir, Pancasila ini harus dimaknai sesuai dengan ajaran Islam. Mereka yang mencoba melawankan Islam dengan Pancasila, patut dicurigai mereka adalah orang-orang yang pro komunis. Kelompok komunis dalam masa Orde Lama memang menginginkan sila pertama ini dihilangkan atau dimaknai bahwa Pancasila juga memberikan kebebasan kepada golongan ateisme atau komunisme. Jumlah orang ateis atau yang tidak menganut agama, menurut data World Population Review ada sekitar 1,2 miliar orang di dunia. Mereka memilih ateis dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Indonesia sulit menghitung jumlahnya, karena mereka banyak yang menyembunyikan identitasnya. Tapi hingga Januari 2014 menurut data Wikipedia, sudah ada 961 orang Indonesia yang mengaku ateis yang mendaftar di sensus ateis yang diadakan oleh Atheist Alliance International. Kita tentu khawatir dengan hubungan akrab pemerintah dengan China, akan banyak orang ateis yang tinggal di tanah air. Selain itu kekaguman dan pendidikan di China juga dikhawatirkan akan semakin menambah toleransi kepada komunisme atau ateisme. Wajar bila umat Islam atau bangsa Indonesia khawatir terhadap kaum komunis. Karena kelompok ini telah berkali-kali melukai umat Islam dan merongrong negara ini. Sebagaimana bangsa Jerman trauma dengan tingkah laku Nazi, bangsa Indonesia trauma dengan ulah kaum komunis. Baca juga: Demokrasi IslamDari Demokrasi ke Teodemokrasi Walhasil, jangan sampai Pancasila ditarik penafsirannya ke arah komunis atau kapitalis seperti yang saat ini terjadi. Pancasila harus ditafsirkan secara Islami atau agamis sesuai keinginan founding fathers. Pancasila adalah demokrasi yang berketuhanan (teodemokrasi). Bukan demokrasi otoriter ala komunis atau demokrasi liberal ala kapitalis. Wallahu alimun hakim. [] Nuim Hidayat, Penulis Buku “Agar Umat Islam Meraih Kemuliaan.”

SHARE:

Artikel Terkait

DHD 45 Jabar Yakin Lahir Pancasila itu Bukan 1 Juni 1945

Jangan Teriak Politik Identitas!

Tempatkan Kembali Pancasila pada Kedudukannya yang Konstitusional

Sekjen FUI: Pengamalan Pancasila Harus Terikat Aturan Tuhan Yang Maha Esa