Parlemen Uni Eropa Desak Pemberian Sanksi Pejabat Lebanon
Beirut, Lebanon (SI Online) – Parlemen Uni Eropa telah mengadopsi resolusi yang menyerukan Uni Eropa untuk pemberian sanksi yang ditargetkan pada pejabat Lebanon yang terlibat korupsi dan menghalangi penyelidikan ledakan Pelabuhan Beirut.
Dilansir Aljazeera (16/9), dalam pemungutan suara pada hari Kamis, 571 dari 681 anggota Parlemen Eropa mendukung resolusi, yang mengutuk partai politik Lebanon atas krisis ekonomi yang menghancurkan negara itu, yang telah menjerumuskan sekitar tiga perempat populasi ke dalam kemiskinan dan karena menunda pemulihan ekonomi. dan akuntabilitas.
Resolusi itu, yang dipelopori oleh anggota parlemen Christophe Grudler, yang tergabung dalam blok Renew Europe, mendesak Uni Eropa untuk mempertahankan tekanan pada para pemimpin politik di Lebanon, di mana sebuah pemerintahan dibentuk pekan lalu setelah lebih dari satu tahun terjadi kebuntuan politik.
“Kami tahu siapa yang bertanggung jawab atas krisis politik dan ekonomi: semua faksi, sebagian besar kementerian, banyak anggota parlemen yang korup,” kata Grudler kepada Al Jazeera. “Kami menulis hitam putih apa yang diketahui semua orang di Lebanon.”
Resolusi tersebut terutama mengutuk penolakan rencana bailout yang disetujui IMF yang diajukan oleh pemerintah Lebanon sebelumnya.
Dikatakan para legislator dan pemimpin politik Lebanon menolak rencana tersebut sebagai akibat dari “kepentingan pribadi dalam menjaga kepentingan bank-bank Lebanon”, dan menghentikan audit forensik Bank Sentral sementara gubernurnya, Riad Salameh, sedang diselidiki oleh Prancis karena pencucian uang. .
Resolusi itu juga mengecam para pejabat karena menghalangi penyelidikan ledakan Pelabuhan Beirut, dan menggemakan seruan dari kelompok hak asasi manusia internasional Human Rights Watch dan Amnesty International, dan dari beberapa keluarga korban, untuk misi pencarian fakta internasional dan independen.
Pada akhir Juli, UE mengadopsi kerangka hukum untuk memberi sanksi kepada pejabat Lebanon yang terlibat dalam korupsi, menghambat reformasi ekonomi dan akuntabilitas, serta menghalangi pembentukan pemerintah.
Grudler mengatakan bahwa semua mata tertuju pada penyelidikan ledakan Pelabuhan Beirut dan proses pemulihan ekonomi. “Kami meminta semua Negara Anggota UE, dan Inggris dan Swiss, untuk bekerja sama dan memasukkan daftar sanksi UE nama-nama politisi korup tingkat tinggi, yang menghalangi penyelidikan ledakan, yang menghalangi rencana pemulihan,” Kata Grudler.
Resolusi tersebut juga menyerukan agar pemilihan umum diadakan tepat waktu pada Mei 2022 dan pembentukan satuan tugas kemanusiaan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan bahwa distribusi bantuan efektif dan dilindungi dari jaringan patronase politik.
Red: Agusdin/Aljazeera.com
