Partainya Fahri Hamzah Dukung Anak dan Menantu Jokowi di Pilkada 2020
Jakarta (SI Online)- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang diinisasi M. Anis Matta, Fahri Hamzah, dan kawan-kawan, akhirnya melabuhkan pilihannya pada anak dan menantu Jokowi pada Pilkada Serentak 2020 di Solo, Jawa Tengah dan Medan, Sumatera Utara.
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta beralasan keputusan tersebut dilandasi pada dinamika politik di daerah masing-masing. “Itu dinamika politik daerah,” kata Anis dalam keterangannya, Jumat (18/9/2020).
Anis Matta mengklaim, partainya memberikan keleluasaan kepada pengurus daerah untuk mengarahkan dukungannya bagi kandidat kepala daerah di Pilkada 2020. Ia menyatakan semua jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat pasti memiliki banyak dinamika di lapangan.
“Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pengurus partai di daerah yang lebih mengetahui dinamika tersebut. Itu prinsip dasar dari kebijakan Gelora dalam Pilkada ini,” kata dia.
Menurut Anis Matta, majunya Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020 tidak berkaitan dengan keinginan Jokowi untuk membangun dinasti politik di daerah.
Ia menilai setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti pemilihan secara langsung di Pilkada sesuai aturan yang berlaku. “Kalau jabatannya ‘diwariskan’ tanpa pemilihan langsung oleh rakyat baru bisa disebut dinasti,” pungkas Anis Matta.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah berdalih, dukungan Partai Gelora kapada anak dan menantu Jokowi, bukan berarti melanggengkan ‘dinasti politik’ kekuasaan. Sebab, dalam terminologi negara demokrasi, dinasti politik tidak ada karena semua dipilih melalui prosesi politik, bukan warisan kekuasaan secara turun-temurun.
“Dalam negara demokrasi tidak akan terjadi dinasti politik, sebab kekuasaan demokratis tidak diwariskan melalui darah secara turun temurun. Tapi dia dipilih melalui prosesi politik, orang yang masuk prosesi politik itu, belum tentu menang dan belum tentu juga kalah,” kata Fahri.
Menurut Fahri, dinasti politik saat ini hanya sebagai simbol saja seperti yang terjadi di Inggris, dimana pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang demokratis.
“Suara rakyat disahkan oleh raja. Dinasti Windsor yang berkuasa di Inggris di’kerangkeng’ hanya sebagai simbol saja,” katanya.
