Partainya Fahri Hamzah Dukung Anak dan Menantu Jokowi di Pilkada 2020
Di Indonesia sendiri, kata Fahri, juga pernah dipimpin oleh dinasti politik yang menurunkan kekuasaan secara turun temurun melalui ‘darah’ seorang raja, yakni pada masa Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin Syailendra, Kerajaan Majapahit hingga Kerajaan Mataram baru yang dipimpin Panembahan Senopati (Danang Sutawijaya).
“Kalau sekarang di Indonesia, satu-satunya dinasti politik yang tersisa, ya Dinasti Hamengkubuwono di Yogyakarta sebagai kelanjutan Kerajaan Mataram baru. Itupun kekuasaanya disamakan dengan gubernur, harusnya dinasti itu dipertahankan sebagai kekuatan simbol saja, tidak perlu diberi kekuasaan yang bertanggung jawab publik,” katanya.
Fahri mengungkapkan, keputusan Partai Gelora mendukung Gibran dan Bobby di Pilkada 2020 mendapatkan reaksi beragam, ada yang pro dan kontra. Yang pro berpandangan sudah sepatutnya, Partai Gelora sebagai partai baru dan terbuka, berkolaborasi dengan siapa saja, termasuk dalam hal dukungan di Pilkada.
Sementara yang kontra menilai Partai Gelora dinilai akan ikut melanggengkan dinasti politik Presiden Jokowi. Apalagi selama ini Fahri Hamzah kerap mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi, sehingga dukungan Partai Gelora kepada Gibran-Bobby itu mengejutkan berbagai pihak.
“Saya berdebat dengan orang-orang yang mempersoalkan, anda ngerti nggak sih arti dinasti sebagai konsepsi politik? Lalu, saya tanya lagi anda ngerti nggak oligarki sebagai konsepsi politik? anda pasti nggak baca itu teori-teori terminologi dinasti politik,” kata mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini.
Fahri pun memaklumi ketidakmengertian orang-orang yang mempersoalkan dukungan Partai Gelora kepada Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan Bobby Afif Nasution, karena terlalu banyak membaca terminologi dinasti politik di media sosial (medsos), bukan teori pengertian terminologi sebenarnya.
“Akhirnya jadi percakapan di pinggir jalan, percakapan orang yang tidak berkualitas. Jadi orang bodoh itu, tidak hanya di istana, tapi juga di pinggir jalan karena tidak berkualitas. Inilah problem kita, harusnya ada otoritas yang memperbaiki terminologi di sosial media,” katanya.
Fahri meminta semua pihak agar mulai membaca secara teks pengertian sebenarnya terminologi dinasti politik itu, bukan sebaliknya mengambil pengertian dari medsos. Sebab, polemik mengenai dinasti politik akan selalu saja terjadi, sehingga bisa menguras energi bangsa kepada perdebatan yang tidak perlu.
“Jadi cara berpikirnya harus berdasarkan pada teks dan dasar pengertiannya harus teoritis. Jadi jangan karena kemarahan kepada seseorang (Jokowi, red), lalu mencomot terminologi yang tidak bisa kita pertanggung jawabkan di hadapan dunia akademik dan juga di hadapan Allah SWT,” pungkas Fahri.
red: shodiq ramadhan
