Pemilu ke-15 Malaysia dan Anies Baswedan

Jika di Indonesia masih banyak individu partai yang menjual identity atau disebut sebagai propaganda politik identity seperti dengan menjual nama nenek moyang, menjual nama suku, menjual nama ormas, maka di Malaysia mereka menjual prestasi.

“Ini yang telah kami lakukan selama memerintah negara bagian ini, air gratis, listrik gratis untuk rakyat miskin sekitar Rp60.000 ke bawah, beasiswa, rumah sakit gratis dan banyak lagi.

Lalu apa kaitannya dengan Dr Anies Baswedan?

Anies dicalonkan menjadi calon presiden dari sebuah partai politik di Indonesia. Sama dengan pemilu ke-15 di Malaysia, Anies kemana-mana menjual prestasi ini yang telah saya lakukan selama menjadi Gubernur Jakarta. Bantuan kepada rakyat, kemakmuran yang jauh lebih baik dari sebelumnya, berbagai penghargaan dari prestasi yang dia dapatkan.

Di sisi lain saingan politiknya masih saja menjual propaganda politik identitas sama seperti sebelum pemilu ke-15 di Malaysia. Seperti, ”saya adalah suku ini, hanya orang dari suku ini saja yang bisa jadi Presiden, saya cucu sang si anu, saya dari ormas besar di Indonesia”, sementara prestasi dan kualitas diri, latar belakang pendidikan, track record, kejujuran, keadilan, amanah, kecerdasan dan sebagainya cukup memprihatinkan.

Jika reformasi di banyak negara gagal semoga di Nusantara akan ada sang surya reformasi tahap kedua dan Anies adalah satu-satunya harapan kembalinya ruh dan semangat reformasi yang saya nampak sejauh ini.

Seperti ayam jago pemimpin harus dapat dibanggakan dari berbagai aspek. Kita tidak malu membawanya ke gelanggang National dan International. Tidak seperti timun bungkuk yang masuk karung tapi tak dihitung. Tidak takut hadir ke forum global karena tidak pandai bahasa dunia English.

Ini karena reformasi pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, serta menegakkan hak asasi Manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan autonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan angkatan bersenjata. []

Afriadi Sanusi, Ph.D., Doktor bidang politik Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, Malaysia.