Perlawanan dan Surat Wasiat Prabowo

Situasinya jauh lebih menakutkan dibanding aksi separatisme di Timor Timur, Papua dan Aceh. Indonesia menghadapi ancaman seperti negara ex Uni Soviet dan negara-negara di Semenanjung Balkan.

Dengan kekuasaan di tangan, Jokowi bisa mengambil jalan keras seperti yang sudah dia lakukan selama ini.

Memberangus kelompok oposisi, menekan para aktivis pro demokrasi, membungkam media dan menggunakan instrumen hukum untuk menekan dan menakuti-nakuti lawan politiknya.

Prabowo sudah mengingatkan Jokowi dan aparat penegak hukum agar jangan menakut-nakuti dengan tuduhan makar.

“Jangan gunakan aparat bersenjata untuk menakut-nakuti rakyat,” tegasnya.

Tanda-tanda Jokowi mengambil jalan non kompromi dan “pokoknya” sudah tampak jelas.

Jokowi seorang politisi sipil yang pada awalnya sangat popular, telah bermetomorfosa. Berubah menjadi seorang penguasa yang otoriter.

Dia memutar kembali arah demokrasi Indonesia yang sudah berjalan selama 21 tahun. Kembali ke era rezim diktator.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai pemerintahan Jokowi membahayakan demokrasi dan substansi hukum di Indonesia.

Ada 11 instrumen aturan dan kebijakan yang ditengarai YLBHI menjadi indikasi Jokowi sudah membahayakan demokrasi dan hukum.

“Kami menemukan tiga pola, yaitu adanya upaya menghambat kebebasan berpendapat, berpikir, berkeyakinan, berkumpul dan berekspresi. Kedua, adanya upaya pengabaian konstitusi, TAP MPR dan undang-undang. Ketiga, ada 11 aturan punya dimensi yang sama yaitu represif dan anti kritik yang dilihat sebagai ancaman,” kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati di Jakarta.

Situasi ini harus benar-benar dipertimbangkan oleh Jokowi dan para penasehatnya. Jika dia tetap mengambil jalan anti demokrasi untuk mempertahankan kekuasaannya, dia tidak hanya akan menghadapi perlawanan Prabowo dan rakyat yang mendukungnya.