Pinjol itu Lintah Digital, Racun Baru Masyarakat

Resmi tidak resmi atau legal tidak legal bagi pinjol itu tidak ada bedanya. Dua-duanya mencekik dan memeras para peminjam, penggunanya. Bahkan, itu terkesan “melegalisasi” yang sesungguhnya tak lebih dari perbuatan tindak kriminal: pemerasan, pembegalan, dan penggelapan. Semuanya terselubung di bawah payung hukum OJK. Bunga boleh saja di batas pagu ketentuan aturan OJK bagi pinjol resmi. Tetapi, otoritas siapa yang bisa melarang dengan alasan karena betapa mahalnya biaya fasilitas layanan teknologi digital! Apa alasan itu benar?! Nyatanya kompensasi teknologi itu bisa berbayar nyaris 100% dari nilai pinjaman. Itu dibebankan kepada peminjam! Tidak masuk akal, gila memang!! Ya apa boleh buat karena UU Digital Indonesia yang mengatur secara yustisi dan yudisial itu masih tak ada alias bangsa besar tak memilikinya Bro! Semakin bergajulah tak terkendali ugal-ugalan kesetanan usaha pinjol yang tak patut, tak tertuntut dan tak tersentuh hukum itu mengobok-obok duit masyarakat. Bak meneguk madu yang sesungguhnya minum racun itu memanfaatkan situasi kesulitan dan kepelikan masyarakat yang tengah mengais-ngais pendapatannya demi kelangsungan hidupnya yang sungguh semakin kian tak menentu itu. Lantas, apa bedanya dengan ranah paylater atau instrumen alat pembayaran kridit sejenis lainnya yang juga harus membayar penggunaan “beban teknologi digital” nya tetapi tidak dikenakan sebagai bagian biaya pinjaman. Bahkan, sampai berbulan-bulan masih dengan bunga normal kridit sesuai standar aturan OJK. Maksimal 3-4% sebulan. Beda lagi dengan pinjol. Ada pinjol dengan istilah pinjaman instan kilat yang sudah pasti 99% di ACC cuman satu minggu jangka waktu pinjamannya bunganya nyaris 100% . Itulah alasan yang bisa dijadikan “hukum legal” membuat mereka berlindung di ketiadaan payung hukum pengaturan penggunaan mesin teknologi digital mempermudah mendapatkan pinjaman atau berhutang itu sekaligus mengeruk nafsu serakah untung bergunung-gunung? Sementara, peminjam bisa mati bunuh diri, stress berat, ketakutan sanksi sosial atas ancaman “gila-gilaan” yang akan membuat malu dan serasa tak ada artinya harga diri dialami peminjam. Ditebar dengan bermacam-macam motif-motif ancaman dari sebar data pribadinya di media sosial sampai dianggap sebagai orang yang menggelapkan uang perusahaan oleh ulah para debt collector (DC) pinjol itu. Belum lagi ulah yang disebut “Pinjol Hantu”, pihak ketiga yang mencuri data peminjam sebagai pinjol begal atau maling yang memaksa membayar padahal yang bersangkutan tidak pernah meminjam. Ini salah satu contohnya terjadi dari pinjol resmi “Ada Kami“ berlabel legal OJK yang sudah beriklan familiar hari-hari di pelbagai jenis media sampai telah menewaskan satu orang peminjamnya? Bisa dibayangkan! Apalagi tindakan ancaman kriminal terselubung para pinjol ilegal itu. Para DC yang merasa “di atas angin” menebar “hukum rimba” seenak udel ancaman ketakutan lebih sangat mengerikan kepada para peminjam. Pinjol dengan istilah keren sebagai usaha bisnis jasa financial technology (fintech) lending itu ihwalnya dilegalkan oleh OJK dengan nomenklatur peraturannya pada 2016. Alasannya pun sudah membuat cukup miris dikarenakan banyaknya kemunculan pinjol ilegal yang sungguh sudah sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Lantas, sejak itu OJK terus-menerus melakukan banyak langkah moratorium perbaikan. Tapi apa nyana? Upaya moratorium itu malah dianggap Pemerintah mempermudah membuka kran air perizinannya. Maka, semakin membanjirlah pinjol-pinjol baru baik yang mensertifikasi ke OJK maupun yang tidak. Moratorium itu upaya yang hanya akan sia-sia tanpa adanya selama ini pengawasan sanksi berupa tindakan tegas dari otoritas Kominfo, kepolisian dan OJK sendiri. Rasa-rasanya di tengah-tengah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketiga lembaga otoritas itu, justru akan semakin menyuburkan dan mendigdaya eksistensi para pinjol itu sebagai lintah digital penghisap darah masyarakat. Yang ironisnya di ruang digital Gadget sebanyak 180 juta sudah dimiliki penduduk dari populasi 270 juta Indonesia tanpa kecuali di desa maupun di kota. Tengah membuka peluang yang sangat mudah namun berbahaya mencetak budaya baru masyarakat untuk berhutang dengan bunga riba yang jauh-jauh lebih tinggi dari sekedar rentenir konvensional yang dulu pernah ada. Padahal, bisnis fintech itu yang ada sesungguhnya pula seluruh provide lender-nya itu berasal dari Singapura, adalah sama saja dengan perampokan uang rakyat dari negara kita ke luar negeri alias ke Singapura sendiri. Dan idealnya jika Fintech itu memang harus ada hanya layak untuk negara maju dan berkembang di mana tingkat disparitas ekonomi penduduknya nyaris tak ada. Sementara, di negeri kita jurang disparitas itu begitu dalam, si kaya segelintir, si miskin sebelanga lautan; pemodal segayung, pengusaha kecil sedanau Toba Medan. Pinjol hadir itu bukannya memberi solusi, malah semakin memicu konflik baru di tengah masyarakat yang sudah sulit bak disuruh menenggak racun pinjol. Lihatlah ranah keluarga, sekolah dan kampus, bahkan para pedagang dan pengusaha kecil, mulai berjatuhan rontok dibelit keserakahan dan kerakusan pinjol. Jadi apapun alasannya, tak ada yang baik buat pinjol saat ini, maka pihak OJK sudah selayaknyalah harus menghapus dan membubarkan pinjol yang hanya menjadi racun baru bagi masyarakat. Jika perlu bersepakat dengan MUI dan YLKI untuk melabeli pinjol itu HARAM! Alias sangat dilarang! Wallahua’lam bi shawab. [] Mustikasari-Bekasi, 7 Oktober 2023 Dairy Sudarman, Pemerhati sosial kemasyarakatan

SHARE:

Artikel Terkait

Gandeng Islamic Center Cirebon, PPIJ Gelar Digital School

Dukung Pinjol untuk Bayar UKT, Pak Menteri kok Tega?

Habis Akal Mati Rasa si Tuan Penguasa, Sarankan Pinjol untuk Bayar UKT?

Ingat, Riba Bukan Solusi!