Piramida Politik Dinasti yang Mematikan Demokrasi
Di tengah proses transisi kepemimpinan demokrasi yang tinggal menghitung jari ditandai event politik besar konstestasi Pilpres 2024:
Kita diingatkan ada aras politik konservatifisme yang bakal menjadi aral, phobia-feodalistik dan politik elitisme-kekakuan yang bisa menghambat, bahkan mengancam bagi keberkembangan demokrasi yang sesungguhnya akan terus bergerak dinamis dan maju, searah dinamika di era kebaruan dan kemodernan politik Indonesia ke depan.
Sinyal yang menandai bagi kemunduran demokrasi itu terefleksikan justru dengan kemunculan satu lagi politik dinasti baru.
Yang sungguh memalukan dan memilukan kemunculan politik dinasti baru itu, hanya dibentuk dalam hitungan hari dalam jari.
Tentu dengan jalan meretas, menerabas dan menabrak konstitusional, berupa adanya pelanggaran aturan terhadap perundang-undangannya. Hanya demi syahwat nafsu kekuasaan otoritarianisme atas nama agenda keberlanjutan.
Seiring politik cawe-cawe Jokowi yang memang diniatkan sengaja mengesampingkan etika dan moral.
Alias privilisme yang sudah sangat kental nepotisme itu tetap dipaksakan supaya MK yang —Ketuanya itu adik ipar dan pamannya— merevisi ketentuan batas usia capres-cawapres dari 40 tahun ke 35 tahun untuk Gibran.
Jadilah, Gibran Rakabuming Raka wakil Presiden dicangkokkan kepada Prabowo Subianto memimpin KIM sebagai capres.
Yang diindikasi sebagai koalisi anggota partai-partainya yang tersandera oleh kepentingan haram “vested interested” yang berbau amis kasus-kasus korupsi.
Dengan kemunculan satu lagi politik dinasti baru direpresentasi hadirnya kekuasaan kekaisaran keluarga Jokowi itu, maka sudah lengkap dan sempurnalah politik dinasti itu membentuk piramida yang sesungguhnya sudah out of the box dan menodai perikehidupan politik yang akan mengungkung dan menelikung serta menjerat ekspresi kebebasan demokrasi di negeri kita ini.
Yang notabene aras demokrasi itu masih terkandung dan terpatri sangat kuat di dalam falsafah dasar Pancasila dan konstitusional UUD 1945. Tetapi faktanya sudah sedemikian diabaikankankah landasan dan fondasi hukum fundamental itu?
Sehingga, demokrasi itu tengah mati suri dengan terjadinya disfungsi peran infrastruktur politiknya di era periodisasi kepemimpinan Jokowi tersebut?
Dalam konteks sejarah terbentuknya piramida politik dinasti, keberadaannya di titik kaki sudut paling tertinggi dimulai kepeloporannya ketika Presiden Pertama Soekarno —setelah melewati 80 tahun semenjak diproklamirkan kemerdekaan— menitis hanya kepada putrinya Megawati Soekarnoputri yang sempat menjadi presiden kelima.
