Politisi PDIP Resah Atas Perkembangan SMPIT di Depok
Depok (SI Online) – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman, menyoroti sedikitnya jumlah sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Depok. Ia gusar dan resah atas perkembangan SMP Islam Terpadu di kota tersebut.
Dengan jumlah sekolah yang terbatas, kata dia, membuat banyak siswa lulusan sekolah dasar (SD) tidak terserap di sekolah negeri. Padahal, fasilitas itu merupakan dambaan banyak siswa, terutama dari keluarga tidak mampu.
Hilman lantas membandingkan dengan perkembangan jumlah SMP Islam Terpadu (SMPIT) yang dinilainya terus tumbuh pesat. Jumlahnya bisa tiga hingga empat kali lipat dari sekolah negeri yang dibangun Pemkot Depok dalam kurun waktu yang sama.
“Kalau tahun 2005 sampai 2020 penambahan SMP negeri itu hanya sembilan, sehingga jadi 26. Maka bisa dibandingkan dengan SMP Islam Terpadu (IT) dengan jangka waktu yang hampir sama, SMP Islam Terpadu itu 25 (jumlahnya),” jelas Ikravany di Depok, Jawa Barat, Senin (05/6/2023), seperti dilansir Republika.co.id.
Hilam juga mempertanyakan menjamurnya sekolah Islam Terpadu di Kota Depok yang ia tuding banyak dibangun oleh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hilman meminta Wali Kota Mohammad Idris harus menjelaskan mengapa pembangunan SMP swasta banyak dilakukan, tapi untuk SMP negeri justru sedikit.
Dia mengaku tidak mempermasalahkan adanya sekolah swasta di Kota Depok. Ia mengeklaim hanya menggugat keberpihakan Pemkot Depok terhadap masyarakat, khususnya dalam membangun SMP negeri yang biayanya terjangkau.
“Wali kota Depok harus menjelaskan apakah perbandingan antara sekolah-sekolah swasta dengan sekolah Islam tepadu yang banyak dipegang oleh orang-orang PKS itu by design atau nggak. Kalau nggak, jelaskan dong kenapa nggak bangun SMP negeri,” ujar Hilman.
Dia menilai, kondisi itu terjadi karena komimen Pemkot Depok terkait pendidikan masih kurang.
“Menurut saya komitmen kurang, karena kesempatannya ada, kemampuannya ada, tinggal mau nggak dieksekusi,” kata Ikravany.
Sementara itu Pemkot Depok menyatakan, terus berupaya menambah jumlah sekolah negeri untuk tingkat SMP di tengah masih belum idealnya jumlah sekolah negeri dengan pertumbuhan siswa.
Penambahan dibutuhkan untuk menampung ribuan siswa dari 214 sekolah dasar (SD) negeri, sementara SMP negeri hanya berjumlah 33 saja.
