NASIONAL

PPKM Darurat, Waketum MUI: Tumbuhkan Trust dari Masyarakat yang Nyaris Hilang

Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Dr H Anwar Abbas menyoroti perihal kepercayaan (trust) masyarakat kepada pemerintah yang dinilainya menurun. Hal ini terkait dengan rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali yang akan dimulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Agar PPKM Darurat bisa berjalan dengan optimal, Buya Anwar menyarankan agar Pemerintah mengembalikan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu.

Ketidakpercayaan masyarakat itu, kata dia, disinyalir akibat inkonsistensi pemerintah dalam mengambil keputusan. Ia menyontohkan saat lebaran pemerintah melarang mudik sementara di sisi lain memperbolehkan tempat wisata dibuka.

“Untuk itu pemerintah harus bisa terlebih dahulu menumbuhkan trust dari masyarakat yang maaf menurut saya sudah nyaris hilang karena ketidaktegasan pemerintah,” kata Buya Anwar Abbas seperti dilansir ANTARA, dikutip Jumat, 2 Juli 2021.

Baca juga:

Buya Anwar mengajak masyarakat untuk sama-sama menyukseskan pelaksanaan PPKM Darurat.

“Sebagai warga negara yang baik kita harus mendukung kebijakan pemerintah tentang PPKM Darurat karena kita sama-sama tidak mau korban sakit dan meninggal dunia gara-gara COVID-19 ini terus bertambah,” kata dia.

Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan saat ini penularan virus corona penyebab COVID-19 sudah tidak terkendali. Kondisi itu diperparah pula dengan munculnya varian virus baru Delta yang penularannya lebih cepat ketimbang varian lama.

Maka dari itu, ia mendorong agar pemerintah dan masyarakat bahu-membahu menyukseskan kebijakan PPKM Darurat serta percepatan vaksinasi. Dengan demikian, Indonesia bisa segera keluar dari krisis pandemi.

“Mari kita singkirkan terlebih dahulu perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan kita fokus untuk menyukseskan tujuan dari kebijakan PPKM itu sendiri karena itulah yang terbaik untuk kita semua,” katanya.

Menurut dia, sukses atau tidaknya suatu kebijakan bukan hanya ditentukan oleh baik dan tidaknya program yang telah dibuat oleh pemerintah, tapi juga sangat tergantung kepada dukungan dari masyarakat itu sendiri.

“Apalagi seperti kita ketahui masalah COVID-19 ini selain telah merusak kesehatan masyarakat juga telah memukul ekonomi bangsa sehingga tujuan kita untuk menyejahterakan rakyat juga tidak bisa dilakukan,” kata Sekjen MUI Periode 2015-2020 itu.

red: farah abdillah

Artikel Terkait

Back to top button