Prediksi: Revolusi Rakyat Akan Berawal dari Mahkamah Agung

Ada dua cara licik untuk menjegal Anies Baswedan maju ke pilpes 2024. Pertama, melalui tangan Mahkamah Agung (MA) kalau lembaga ini mengabulkan PK (peninjauan kembali alias judicial review) Moeldoko yang selama ini mencoba merampas Partai Demokrat (PD). Kalau dikabulkan MA, maka PD menjadi “objek sengketa”. Karena sengketa, partai ini tak boleh ikut mencapreskan Anies. Kedua, menjadikan Anies tersangka lewat tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan tuduhan korupsi Formula E. Ini artinya Anies tidak boleh mencalonkan diri. Bahkan dia bisa ditahan. Namun, cara kedua ini belakangan semakin tidak mungkin karena tidak bisa dibuktikan. Nah, mungkinkah MA mengabulkan PK Moeldoko? Dan apa yang akan terjadi jika dikabulkan? Sangat mungkin MA, pada 15 Juni 2023 (Kamis), menerbitkan putusan yang mengabulkan PK Moeldoko. Walaupun Moeldoko sudah 16 kali kalah di berbagai tingkat pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan MA. Dalam suasana seperti sekarang ini, apa pun bisa terjadi. Sebab, para penguasa tidak ingin Anies ikut pilpres 2024. Per hari ini, pengabulan PK Moeldoko merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk menjegal Anies. Tiket Anies dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) otomatis akan batal. Sesederhana itukah? Iya, kalau dilihat hanya dari segi penjegalan Anies saja. Kelihatan sangat enteng. Bagaimana tidak enteng, rezim yang berkuasa sudah menggenggam begitu banyak lembaga penegak hukum. MA, sebagai contoh, berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Prof Denny Indrayana, sangat bisa digiring untuk memenangkan PK Moeldoko. Mengapa bisa digiring? Karena banyak hakim agung yang diduga terlibat kasus korupsi. Mereka ini, menurut informasi yang diterima Prof Denny, akan dilepaskan dari kasus-kasus korupsi kalau mendukung putusan pro-Moeldoko. Jadi, para hakim itu lepas, PD keluar dari KPP, tiket Anies pun batal. Sederhana, bukan? Tapi akan menjadi tidak sederhana kalau diperhitungkan kemungkinan reaksi publik pendukung Anies yang jumlahnya diperkirakan berpuluh-puluh juta, tersebar di seluruh Indonesia. Para pendukung Anies tentulah bukan orang-orang penakut. Mereka bukan orang yang mudah pasrah. Mereka paham kalau Anies tidak bisa maju di pilpres, maka besar kemungkinan bangsa dan negara ini akan hancur. Anak-cucu keturunan mereka akan terancam dalam segala hal: akidah, pendidikan, martabat, kehidupan ekonomi, kemungkinan menjadi budak kekuatan asing, dan lain sebagainya. Pemahaman para pendukung Anies tentang ancaman kehancuran itulah yang membuat mereka menunjukkan dukungan kuat, gagap gempita, ke mana pun Anies berkunjung. Untuk menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi jika PK Moeldoko dikabulkan dengan konsekuensi tiket pilpres Anies batal, mau tidak mau kita harus melihat cara pandang publik terhadap percobaan perampasan PD oleh Moeldoko. Dalam konteks ini, rakyat pendukung Anies akan menyalahkan rezim yang berkuasa. Itu artinya para penguasa akan menjadi satu-satunya tempat pelampiasan kemarahan rakyat. Begitulah rakyat memahami rangkaian manuver politik rezim yang berkuasa saat ini. Rakyat melihatnya sederhana saja sebagaimana para penguasa merasa penjegalasan Anies akan berjalan sederhana juga. Bagi rakyat, jika Anies gagal ikut pilpres 2024 itu berarti skenario jahat para penguasa. Rakyat bisa dengan cepat menunjukkan reaksi yang sepadan dengan rencana jahat para penguasa. Rakyat mengerti cara bereaksi yang bisa menyelamatkan anak-cucu mereka dari kehancuran multi-dimensional yang, menurut mereka, disebabkan oleh kesewenangan dan kezaliman para penguasa jahat itu. Jadi, saya memprediksi revolusi rakyat yang bakal terjadi secara spontan setelah pasti Anies tidak bisa ikut pilpres 2024, besar kemungkinan akan berawal dari Mahkamah Agung. Wallahu a’lam.[] 14 Juni 2023 Asyari Usman, Jurnalis Senior Freedom News.sumber: facebook asyari usman

SHARE:

Artikel Terkait

Bau Menyengat Politik Dinasti di Balik Putusan MA

Kalau Demokrat untuk Rakyat, Pasti Tetap Bersama Anies

Anies Tidak Berkhianat, Anies Menuju Kemenangan

MA Tolak PK Moeldoko, Partai Demokrat Tetap di Tangan AHY