PT 0% dan “Horse Riding” Pemulihan Demokrasi Indonesia
Begitu dominan luar biasa rezim berkuasa Jokowi ini dari dalam dikarenakan adanya perkongsian dan konspirasi politik dengan kekuatan besar lainnya, yaitu oligarki partai politik. Sementara, dari luar oligarki konglomerasi.
Ditambah “Horse Riding” , ini tidak akan memakan waktu lama dominasi Presiden ini akan mmembunuh dan menghancurkan secara simultan sendi-sendi dan tatanan demokrasi di seluruh perikehidupan ketatanegaraan kita.
Kemudian akan beresiko terjadinya chaos dalam skala dan eskalasi yang sangat luar biasa di Indonesia.
Terlebih, dalam sejarah kepemimpinan kepala negara semenjak kemerdekaan Orde Lama melewati Orde Baru hingga Orde Reformasi dewasa ini tidak pernah mengalami kepemimpinan otoritarianisme itu.
Soekarno yang memimpin Indonesia nyaris dua dekade , adalah sebagai pengawal revolusi kemerdekaan Indonesia disebut demokrasi terpimpin.
Sementara, meski Soeharto berkuasa 32 tahun, masih termasuk orde arsiran demokrasi terpimpin juga, dikarenakan tengah mengawal proses pembangunan di Indonesia yang memang bisa dirasakan oleh rakyatnya sendiri.
Tetapi, rezim Jokowi yang hanya berkuasa 10 tahun itu pun sudah dibatasi UUD 1945, boleh jadi akan menjelma dan berpotensi menjadi rezim yang disebut Orde Otoriter, karena tujuannya memang semakin jelas kentara hanya untuk kepentingan kalangan elite politik mereka sendiri.
Rakyat kecil yang semula menjadi jargon propaganda utama mereka pada masa kampanye, sekarang sudah tercerabut jauh dan hilang dari “grassroot” nya, kemudian hanya mengabdi kepada kepentingan yang mulia oligarki partai dan konglomerasi. Itulah pula maka Jokowi Presiden dikenal dengan “Raja Kebohongan”.
Makanya, kenapa PT 20% itu akan tetap dipertahankan di Pilpres 2024 jika hanya akan menjadi “Horse Riding” kemunculan otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kepentingan elite politik saja?
Dan boleh jadi Presiden baru hasil PT 20% meskipun konstitusional nanti hanya akan mengalami usia seumur jagung saja? Pararel dengan sudah begitu derasnya suara protes dari kalangan oposisi, ulama, habaib, mahasiswa dan LSM yang bisa menjelma menjadi kekuatan “people power“ meminta Jokowi mundur menjelang dua tahun pemerintahannya berakhir?
