Rakyat Tunisia Gelar Unjuk Rasa atas Perebutan Kekuasaan Presiden Saied

Tunis (SI Online) - Ratusan orang turun ke jalan-jalan di pusat Tunis pada Sabtu (18/09) menentang perebutan kekuasaan oleh Presiden Kais Saied Juli lalu yang mereka tuduh tidak konstitusional. Dilansir Middle East Eye Sabtu 18 September, demonstrasi tersebut menyusul kerusuhan politik selama berminggu-minggu setelah keputusan presiden pada 25 Juli untuk menangguhkan parlemen, mengangkat kekebalan anggota parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif di negara itu dalam apa yang dicap lawan sebagai kudeta presidensial. Para demonstran berunjuk rasa di luar teater nasional di jalan Habib Bourguiba, meneriakkan "rakyat ingin kudeta gagal" dan memegang plakat menyerukan pemulihan parlemen dan demokrasi. Jalan raya, yang dulu merupakan pusat protes Arab Springs 2011 sebagai saksi penggulingan penguasa Zine El Abidine Ben Ali, punya simbolis kuat dalam imajinasi politik Tunisia. Polisi tampaknya memperlakukan kedua kelompok pengunjuk rasa secara setara, berdiri di antara dua kubu di luar Teater Epoque Primadona, menurut rekaman yang dirilis oleh aktivis di media sosial. Banyak politisi dan aktivis Tunisia telah menyerukan demonstrasi, termasuk mantan Presiden Tunisia Moncef Marzouki, yang menyerukan pawai damai di depan teater kota Tunis "untuk membela negara dan konstitusi revolusi". Marzouki sering menyebut perebutan kekuasaan Saied sebagai "kudeta". Meskipun banyak orang Tunisia menyambut baik langkah Saied untuk membubarkan parlemen yang sangat tidak populer, kegagalannya sejak 25 Juli untuk menunjuk seorang perdana menteri atau menawarkan rencana jangka panjang telah menyebabkan meningkatnya frustrasi masyarakat. Kais Saied telah melegitimasi tindakannya sebagai "koreksi arah" setelah demonstrasi besar pecah di seluruh negeri pada bulan Juli melawan pengangguran yang tinggi, korupsi, dan apa yang dilihat sebagai elit politik yang tidak efektif. Saied mengatakan dia tidak akan "berurusan dan bernegosiasi dengan agen dan pengkhianat dan mereka yang membayar uang untuk menghancurkan negara mereka, Ini adalah negara dengan dua rezim, rezim nyata, rezim institusi dan rezim mafia," katanya. Beberapa kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan tentang tindakan Saied, memperingatkan meningkatnya otoritarianisme. Human Rights Watch (HRW) dan Asosiasi Tunisia untuk Pembelaan Kebebasan Individu telah mengeluarkan peringatan tentang pertumbuhan "tindakan represi sewenang-wenang dan bermotif politik" setelah 25 Juli. Eric Goldstein, Direktur Eksekutif divisi HRW Timur Tengah dan Afrika Utara memperingatkan bahwa janji presiden tentang hak asasi manusia ternyata kosong. Red: Agusdin/Middle East Eye

SHARE:

Artikel Terkait

Studi Peradaban Islam, PPIJ Kunjungi Maroko dan Tunisia

Gotong Spanduk Besar di Aksi Depan DPR, Emak-emak Tuntut Diskualifikasi Paslon Curang

Warga Israel Gelar Demonstrasi, 76% Warga Tuntut PM Netanyahu Mundur

Istana ‘Merakyat’ Mahasiswa Boleh Berdemo di Istana