Sandiwara, Fitnah, Hoaks dan Propaganda

Menjelang Pilpres, ruang publik semakin pengap dengan isu dan opini yang terus diproduksi secara sistematis. Sandiwara, fitnah, hoaks dan propaganda menjadi alat yang paling membahayakan, tetapi sumber dimana itu "diproduksi" belum tersentuh delik. Sementara komentator yang memberikan tanggapan atas hoaks itu sudah terjerat delik. Setiap argumentas baik berbentuk Pidato dan pernyataan dilemparkan di hadapan publik, pasti akan ditanggapi oleh banyak orang. Pun setiap pernyataan yang dikeluarkan resmi dari Istana tujuannya untuk mengabarkan kepada publik. Tetapi ada tujuan lain dari penyampaian informasi sekarang ini. Baik itu dari pusat kekuasaan maupun dari tempat lain. Tujuannya selain untuk menaikkan citra diri, juga untuk memancing pengritik sehingga terjerat delik. Tidak, sama-sekali menyampaikan informasi yang bersifat edukatif, atau menyegarkan informasi publik yang pengap itu, malah ada tujuan menyeludupkan niat lain bahkan cenderung memancing emosi publik, sehingga apabila muncul tanggapan, dicarikanlah delik untuk memulai sandiwara di hadapan hukum. Melempar narasi dengan pilihan diksi yang lunak, kadang-kadang keras-cenderung kasar, sambil menyelipkan kata-kata bahwa dia dipojokkan. Ini bisa dikatakan sandiwara yang menerkam banyak lawan politik. Tanggapan dan respon yang keras akan menjadi delik. Tanggapan dan respon dengan menggunakan data dan fakta akan dituduh hoaks dan fitnah. Sementara janji dan dusta yang diproduksi dari pusat kekuasaan dianggap seperti “firman” yang tidak bias dibantah. Setiap kritikus yang “nekad” mengambil jalan kritik dengan diksi yang keras, akan segera menemui delik. Kini Ahmad Dhani dan Buni Yani mendekam di penjara. Ustaz Slamet Maarif diperiksa, Rocky Gerung dipanggil Polda Metro Jaya. Darimana semua ini berasal? Ini bermula dari pertentangan politik yang agak memanas menjelang Pilgub DKI Jakarta dua Tahun lalu. Ketika penista agama diadili dengan desakan people power yang kuat, maka jalan untuk mencari “pembalasan” dilakukan dengan berbagai cara. Karena kekuatan rakyat yang menuntut satu manusia itu besar, tentu sangat mengherankan, kenapa pemerintah tidak melihat itu sebagai sebuah aspirasi mayoritas? Malah justru yang ada adalah menyelamatkan dengan cara menuduh kelompok aksi 411 dan 212 itu sebagai kaum intoleran dan radikal. Untuk memperburuk itu maka Narasi kebangsaan disempitkan menjadi “Aku Pancasila, Aku Indonesia” sebuah bentuk narasi peng-AKU-an diri yang memiskinkan diskursus dan membuka celah represif terhadap lawan politik. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi dibubarkan dengan alasan anti bhineka dan anti Pancasila dengan memberikan label sebagai organisasi radikal dan “anti NKRI”. Pembubaran HTI masih dalam proses, sembari menunggu putusan incrah dari pengadilan. Bersamaan dengan itu, ruang demokrasi dibatasi,, forum diskusi dipersekusi, kritik dianggap sebagai kebencian, lalu mencari cara untuk melegitimasi bahwa itu tidak pantas. Kemacetan diskursus politik menghambat laju demokrasi dan memotong perkembangan akal sehat bangsa. Sebabnya, karena semua pendapat ingin diseragamkan. Sementara, dalam kondisi tertentu cap radikal, anti bhineka, anti perbedaan dilabelkan kepada kritikus kekuasaan, tetapi pusat kekuasaan melarang perbedaan itu dimana-mana. Bukankah ini kemacetan berpikir yang memalukan. Model kekuasaan seperti ini hanya ada pemerintahan totaliter. Dari Zaman Fir’aun hingga Stalin telah menjadi aib kekuasaan yang dikutuk oleh sejarah sampai hari ini. Model Fir’aunisme dan Stalinisme adalah model kekuasaan yang berhasil mencipta hamba untuk menyelengarakan ritual puja-puji serta penyembah dengan “fanatisme ortodoks” Dua imperium ini mampu melakukan pembangunan, tetapi diatas tumpukan duka dan nestapa kaum tertindas dan teraniyaya. Piramida Fir’aun dibangun diatas tumpukan tulang belulang perbudakan. Sementara Stalin telah mencipta patung-patung besar diatas tumpukan kerja paksa. Di Indonesia pembangunan infrastruktur diatas hutang dan beban. Penyokong kekuasaan memuja dengan pujaan yang merdu, tetapi kritikus membongkar kegagalan infrastruktur yang dibangun di atas tumpukan masalah yang tersisa. Bobroknya pembangunan infrastruktur seperti LRT telah menyesakkan dada dari dalam Istana, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara secara jujur tentang biaya yang terlalu tinggi untuk pembangunan infrastruktur itu. Itu akan merugikan negara, dan kedepan bisa menjadi skandal. Diatas pujaan Pembangunan infrastruktur, sedang terjadi usaha untuk memilintir dan mengaburkan kelemahan-kelemahan dan janji-janji yang tidak ditepati. Seperti gagalnya Mobil Esemka, ekonomi meroket yang menjadi khayalan, stop import pangan dan dalam 3 tahun akan swasembada hanya wacana. Pertumbuhan ekonomi meroket (7%), malah nyungsep (5%), buy back Indosat justru sabun yang dibeli, 10 juta lapangan kerja, sebagian besar untuk TKA ditengah angkatan sarjana kita yang menganggur. Kalau disebutkan semua maka semua akan menjadi aib yang menyeret Jokowi hingga ke bilik suara dan dengan itulah rakyat akan "mengomeli" Jokowi dengan mencoblos Prabowo. Sebab, Mata publik selalu mengintai dari luar pagar aktivitas Istana. Dalam era sosial media seperti ini, kebohongan akan mudah untuk terverifikasi dengan cepat. Hanya rezim yang terlalu nekat untuk menciptakan janji dan kedustaan tanpa batas. Kelemahan-kelemahan dan kekalahan narasi politik itu menakutkan. Di sosial media semua menelanjangi kegagalan-kegagalan kekuasaan. Dalam menghadapi ketakutan akan bobroknya ditelanjangi, maka dicarilah Jalan untuk menyelamatkan diri. Dan yang paling memungkinkan adalah mencari delik. Lalu bagaimana delik itu di peroleh sehingga kritikus dan ruang publik yang kritis ini bisa ditutup? Cara pertama adalah melemparkan tuduhan-tuduhan yang serius kepada lawan politik. Ini semacam propaganda, kalau dalam Istilah Pak Joko Widodo “Propaganda Rusia”? Propaganda apa itu? Semua orang bingung propaganda rusia itu apa!? Setelah terverifikasi propaganda Rusia itu menurut Jokowi yaitu penggunaan tenaga Asing untuk memenangkan pemilu Presiden. Tetapi Rusia geram, karena namanya disebutkan dengan argumentasi yang bernada tuduhan. Tim sukses meralat, dengan menuduh Tim Prabowo sedang mengadu domba Jokowi dengan Rusia. Coba pembaca renungkan kegilaan ini. Tuduhan kepada Rusia keluar dari mulut Jokowi, tetapi yang dituduh adalah tim Prabowo. Dalam ilmu propaganda, ini propaganda yang paling “norak”. Propagandis tidak akan menuduh secara vulgar, tetapi ia menggambarkan sesuatu secara samar-samar sebagai diskursus publik, lalu publik lah yang menyimpulkan sendiri. Tapi ini aneh, lawan yang ingin dituduh tetapi negara lain yang dipojokkan. Padahal tanpa menyebutkan secara "konfrontatif" publik bisa menyimpulkan melalui bantuan dari agitator yang menjelaskan tahap demi tahap, sehingga tuduhan itu mampu disimpulkan sebagai kebenaran. Tapi yang namanya miskin intelektual selalu membuka borok sendiri. Tuduhan kepada Prabowo menggunakan jasa konsultan asing, justru membobol informasi penggunaan konsultan Asing oleh Jokowi sendiri. Ini merupakan keburukan yang sangat memalukan bagi seorang yang menganggap diri bersih, tapi bersembunyi dibalik persekongkolan sendiri. Saya melihat dari narasi yang disampaikan, ada tuduhan serius yang ingin dilemparkan kepada Prabowo-Sandi. Narasi itu untuk mengharapkan efek yang signifikan bagi penguatan elektabilitas. Kemudian ia mengaku diri sebagai "korban", penyabar dan lain sebagainya. Ketika sampai ke pembicaraan publik, malah justru sebaliknya, yang terbuka adalah aib dirinya sendiri. Ia bukan penyabar, ia bukan nasionalis sejati, ia sering "meneken" kebijakan pro Asing. Bukankah itu kebobolan komunikasi? Sekaligus memperlihatkan buruknya narasi dan cara meraup elektabilitas dari pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sehingga pada kesimpulannya, persekongkolan demi persekongkolan akan menemukan kebuntuan ketika masuk dalam ruang publik. Maka cara komunikasi yang disampaikan pula cenderung menaikkan mutu diri dibalik kegagalan-kegagalan yang dicapai selama ini. Sementara kegagalan itu telah menemukan kata terakhir, yaitu #2019PrabowoPresiden. Bahkan untuk memancing simpati, cenderung ada kenekatan untuk menyampaikan hoaks di depan publik. Pembebasan Ustaz Abu Bakar Baasyir merupakan bentuk terburuk dari informasi yang dianggap membohongi publik. Keluarga sudah diberi kepastian, itu keluar dari mulut Presiden, tapi-tiba ditinjau ulang. Bahkan kalau ingin ditanjau dari segi kebohongan, maka istilah “propaganda Rusia” adalah hoaks yang berbahaya. Selain merenggang hubungan antara indonesia dalam pergaulan dengan negara yang bersangkutan, juga merusak dan merugikan citra pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sebab di balik itu tuduhan konsultan Asing dialamatkan ke Prabowo tersimpan tuduhan yang merusak, yaitu penggunaan cara-cara "licik" untuk memenangkan Pilpres. Tetapi untuk sekarang, oposisi hanya bisa mendengar, sebab, tak punya kekuasaan untuk bersekongkol menjerat orang yang menuduh dan memfitnah dengan delik. Sebagai penutup, saya ingin menyetir Kepala Agitrop Nazi, Joseph Goelbez yang mengatakan kebohongan yang diulang-ulang suatu waktu akan menjadi kebenaran. Tetapi kebohongan yang ditangkap di ruang publik adalah kebohongan yang paling memalukan. Lalu di mana ingin mencari ruang untuk berbicara? Maka jalan yang paling mungkin adalah mencari tempat yang paling jauh untuk membersihkan dosa, nista dan kebohongan yang hina itu. Tetapi beda, kalau rasa malu telah hilang dari dalam diri. Segala cara, segala dusta akan terus dilakukan untuk menutupi ribuan dusta sebelumnya. Maka kita akan lelah untuk mendengarkan jutaan dusta dan ribuan janji. Wallahua’lam bisshawab. Dr. Ahmad Yani, SH., MH.Mantan Anggota DPR RI

Artikel Terkait

Gelar Raker, Partai Masyumi akan Buat Sekolah Politik Islam

Hoaks! Kabar Amien Rais Meninggal Tidak Benar

Media Israel: Berita Bayi Dipenggal Hamas Hoaks Buatan IDF

Ahmad Yani: MK Harus Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres