Saudi Belum Putuskan Soal Haji, KISDI Minta Pemerintah Usaha Maksimal Dapatkan Kuota
Jakarta (SI Online) – Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) meminta pemerintah untuk berusaha keras mendapatkan kuota haji bagi jamaah Indonesia.
Ketua Pelaksana Harian KISDI HM Mursalin mengatakan, pemerintah Saudi Arabia sampai sekarang belum mengumumkan keputusan resmi untuk tidak memberikan kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia.
“Karena itulah sebelum ada keputusan resmi seharusnya pemerintah berusaha keras mendapatkan kuota haji. Dalam hal ini, harus ada komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara, Presiden Jokowi harus langsung berkomunikasi dan melobi Raja Salman bin Abdul Aziz, agar Arab Saudi memberikan kuota haji bagi jamaah Indonesia tahun ini,” ungkap Mursalin melalui pernyataannya pada Sabtu (5/6/2021).
Menurutnya, lobi harus dilakukan Jokowi karena itu merupakan bukti keseriusan Pemerintah membela hak calon haji yang juga Rakyat Indonesia.
Selain itu, KISDI juga meminta DPR untuk peduli terhadap persoalan umat ini. “Ini persoalan besar yang perlu diperjuangkan DPR, DPR harus melayani rakyat, jangan hanya memerlukan rakyat saat diminta dukungan,” kata Mursalin.
KISDI juga menyayangkan pengumuman oleh Menteri Agama soal pembatalan keberangkatan calon Haji dari Indonesia tahun 2021 disaat pemerintah Saudi Arabia belum memberikan pengumuman resmi.
“Jika alasannya pandemi, itu sudah ada mekanismenya, tinggal menyesuaikan sesuai protokol kesehatan di sana. Apalagi jenis vaksin di Indonesia juga sudah disetujui WHO,” ungkap Mursalin.
“Kemudian tentang kesiapan juga sebetulnya jika kuotanya berkurang tentu akan lebih mudah, apalagi jamaah juga sudah menyesuaikan dengan telah melakukan tes kesehatan, penyuntikan vaksin dan sebagainya. Jadi sebetulnya bisa disesuaikan jika memang kuota tersebut bisa diperjuangkan,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait informasi dana haji.
“Di tengah-tengah masyarakat banyak beredar informasi soal dana haji, banyak yang mempertanyakan apakah dana haji itu digunakan pemerintah atau tidak? nah masyarakat khususnya calon jamaah haji berhak tahu status dana mereka,” tandas Mursalin.
red: adhila
