Sekjen PBB: Lima Juta Lebih Warga Ethiopia Terancam Bahaya Kelaparan
New York (SI Online) – Ethiopia menghadapi “krisis kemanusiaan yang luar biasa,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan yang mengadakan pertemuan darurat pada Rabu (6/10). Dia menyerukan Addis Ababa untuk memberikan akses tanpa hambatan agar bantuan berjalan lancar.
Keprihatinan Sekjen PBB berlangsung seminggu setelah drama negara itu mengusir tujuh pejabat PBB. Pertemuan Dewan Keamanan diusulkan oleh Amerika Serikat, Irlandia, Estonia, Norwegia, Inggris dan Prancis.
Dilansir Arab News 6 Oktober, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat – yang kedua dalam waktu kurang dari seminggu – untuk membahas pengusiran tujuh pejabat PBB, sebuah keputusan yang telah menimbulkan kekhawatiran akan menjadi preseden buruk untuk zona konflik lainnya.
PBB memperkirakan konflik Ethiopia telah mengakibatkan ratusan ribu orang ke dalam kondisi kelaparan di Ethiopia utara saja.
Tahun lalu ketegangan yang berlangsung lama antara Perdana Menteri Abiy Ahmed dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) meletus menjadi pertempuran, dan terus menjadi konflik hingga saat ini
“Negara ini menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat besar yang menuntut tindakan segera,” kata Guterres. “Ini membuat pengumuman Kamis lalu oleh pemerintah Ethiopia untuk mengusir tujuh pejabat senior PBB – kebanyakan dari mereka staf kemanusiaan – sangat mengganggu.
“Pengusiran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus menjadi masalah keprihatinan mendalam bagi kita semua karena berkaitan dengan inti hubungan antara PBB dan negara-negara anggota.”
Para pejabat dari Ethiopia akan ambil bagian dalam pertemuan PBB itu.
Guterres, yang mengatakan lebih dari lima juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan di Tigray, mendesak pihak berwenang Ethiopia untuk mengizinkan PBB memberikan bantuan kemanusiaan “tanpa hambatan dan untuk memfasilitasi dan memungkinkan pekerjaan kami karena urgensi yang dituntut situasi ini.”
Dia juga mengkritik Ethiopia karena tidak mengikuti prosedur yang berlaku jika ada masalah dengan pejabat PBB di dalam negara.
Pada hari Jumat, Dewan Keamanan PBB bertemu secara tertutup untuk membahas pengusiran pejabat yang dituduh “campur tangan” dalam urusan internal Ethiopia dan manipulasi politik bantuan kemanusiaan.
PBB menyatakan pejabat PBB yang terkena “persona non grata” adalah ilegal karena melanggar beberapa pasal dari piagam PBB. Sekjen telah mengadu ke Ethiopia dalam sebuah surat yang dilihat oleh AFP, mengatakan PBB belum diberi “informasi apa pun” tentang tindakan yang dituduhkan para pejabat itu.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pada hari Selasa bahwa Ethiopia belum memberikan informasi tambahan.
Red: Agusdin/Arab News
