Sepenakut Apa Bangsa ini terhadap Jokowi?

Pertanyaan menggelitik. Itu seperti orang awam yang bukan WNI setelah mengetahui betapa masgulnya kekuasaan rezim Jokowi —sekalipun bukan rezim militer, mempertanyakannya. Ini wajar. Yang tidak wajar, kalau orang WNI sudah tahu dan paham kepala negaranya begini begitu. Bahkan, sampai berani melanggar hukum tertinggi konstitusional. Hasilnya hanya demi terbentuk politik dinasti keluarganya. Politik yang sesungguhnya sangat merugikan dan membahayakan bangsa ini dianggap dan dibuat angin lalu. Bahkan, masih dipuja dan dipuji oleh sebagian rakyatnya yang sebenarnya dibodohi dan dimiskinkan olehnya—hanya gegara bansos politik genting babi saat Pilpres 2024 yang nanti akan semakin dipahami apa dan kenapa alasannya Jokowi harus menggandeng Prabowo. Contoh nyata sesungguhnya tak usah jauh-jauh dengan negara tetangga Malaysia. Eks Perdana Menteri PM Malaysia Najib Rajak —merupakan putra dari Tun Abdul Rajak — ketika saat usia 23 menggantikan jabatan ayahnya PM kedua Malaysia alias sama percis sebagai produk aliansi politik dinasti —2018 terbongkar melakukan mega skandal korupsi paling terbesar dalam sejarah Malaysia — dalam kasus 1MDB dan didakwa dengan 42 kasus lainnya. Skandal mega korupsi inilah yang dimaksud merugikan dan membahayakan negara dan bangsa serumpun ini. Hingga, akhirnya pertengahan 2022 Najib Rajak dijatuhi hukuman penjara 12 tahun penjara beserta pengembalian asset yang telah dikorupsinya. Dan dengan keberaniannya yang luar biasa, Mahathir Muhammad dalam usianya ke-92 tahun kembali terpilih menjadi PM mengambil alih kepemimpinan di Malaysia kemudian diteruskan kepada Anwar Ibrahim: adalah upaya konkrit politik negara untuk memulihkan citra Malaysia ke dunia internasional yang terpuruk kepercayaannya akibat mega skandal korupsi yang sungguh sangat memalukan ini. Tetapi, sekarang sebaliknya sebegitu bahayanya kasus Najib tidak sebahaya yang terjadi di Indonesia. Justru, Indonesia baru memulainya dengan tampilnya wapres Gibran —putra sulung Jokowi—merupakan manifestasi kebahayaan politik dinasti itubsudah mengintai ancaman mengerikan ke depan —yang diprediksi oleh Prabowo sendiri dituliskan dalam buku Paradoks Indonesia, NKRI bisa bubar. Cirinya itu tidak saja ditunjukkan hanya dalam lima tahun terakhir, Gibran sudah memiliki 58 korporasi yang koneksinya sudah mengular ke para oligarki kemana-mana. Boleh jadi itu juga atas influencer Bapaknya yang memayungi adanya juga kabinet Penguasa-Pengusaha yang lagi-lagi berkoneksi sangat rapat dan kerap dengan para oligarki itu. Dampak sangat buruk dan merusak dengan begitu tebalnya KKN rezim Jokowi dalam satu dekade terakhir: Pertama, kedua-duanya dalam satu paket sebagai lumbung money politic ke jejaring KKN dan konspirasinya ke parlemen DPR, MK, MA, KPK, BPK, termasuk Polri. Yang sudah bukan menjadi rahasia umum, KKN berjamaah dari mereka itu sama saja telah melakukan extra ordinary crime ke bangsa dan negara ini. Makanya, itulah yang ditakutkan oleh bangsa ini dari Jokowi. Adanya jerat dan perangkap The hostages political atau politik sandera menjadi senjata paling ampuh bagi Jokowi untuk mengendalikan semua pemimpin lembaga tinggi negara menggiring mereka bak bebek lumpuh masuk ke lingkaran elitisme politiknya. Termasuk, Polri dan TNI. Kedua, yang tidak kalah mengerikan adanya dukungan kuat oligarki para pemburu rente memanfaatkan kekuasaan Jokowi bagi mempermulus kepentingan proyek-proyeknya. Dan itu ditunjukkan oleh Aguan, sebagai ketua dari sembilan naga para oligarki yang sampai sudah mendapatkan fasilitas privilis PSN dariJokowi untuk “negara PIK 2” yang memang telah mengobok-obok kedaulatan negara hingga tak tersentuh oleh jeratan hukum. Bahkan, DPR, MK, MA, Kejaksaan Agung, Polri dan TNI dibungkam dan terbungkam. Hingga, ini menjadi semacam pembenaran bagi Bahlil saat Munaslub Golkar keceplosan ada narasi kemasgulan dan kesombongan luar biasa : jangan macam-macam dengan Jokowi sang “Raja Jawa” sesungguhnya kini. Dan berbeda dengan negeri jiran yang para pemimpin negerinya masih meninggalkan jejak legacy baik dan dihargai oleh rakyatnya, seperti Mahathir Muhammad dan Anwar Ibrahim yang kemudian menggulingkan Najib Razak itu. Tetapi, tidak di negeri Indonesia. Sudah tak ada eks mantan Presiden yang melegenda dan jadi panutan rakyat. Bukan Megawati Soekarnoputri atau bukan pula SBY. Pun Prabowo Subianto yang sudah dua kali menjadi rival lawan politik di Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024 kemudian dikalahkannya. Dengan langkah licik dan seolah berkepuraan mengawalinya Prabowo Subianto bergabung di Kabinet Indonesia Maju menjabat menteri di Kementerian Pertahanan. Sekaligus, kemudian Jokowi melakukan cawe-cawe politik memberikan dukungan luar biasa kepada capres Pragib dengan dukungan koalisi partai oligarki KIM Plus yang telah dibrangus dan dikendalikannya. Prabowo Subianto menjadi Presiden tak terbantahkan arsitektur politik utamanya, adalah Jokowi. Akhirnya, untuk menjawab pertanyaan yang menjadi judul artikel politik ini di atas, adalah jika Prabowo Subianto hanya akan dijadikan alat politik Jokowi melanggengkan kekuasaannya —yang notabene direpresentasikan oleh Gibran dengan segala ketakpantasannya dan selalu diperolok-olok, seperti dirinya diadagium planga-plongo, itu tak menjadi soal dan dipedulikan. Fakta signifikannya hingga kini Prabowo Subianto masih tak bisa berbuat apa-apa men-disclaimer segala kejanggalan yang disadarinya sekalipun. Apalagi ratusan kasus —bandingkan Najib Razak yang hanya 42 termasuk modus Fufufafa, yang tengah diajukan oleh komunitas oposan dari pelbagai LSM, seolah harus melewati jalan terjal dan berliku-liku betapa sangat beratnya ditempuhnya. Tak semudah merengkuhnya ke altar peradilan dan pengadilan sekalipun itu ada fakta hukumnya. Wallahu a’lam Bisshawab. Babakan Mustikasari-Bekasi, 17 Desember 2024 Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaaa. Pemred VT Indonesia Media Center+

SHARE:

Artikel Terkait

Menyoal Ongkos Mahal Demokrasi

Efisiensi Anggaran, Partai Ummat Dukung Ide Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

Prabowo Jangan Jadi Singa Sirkus Jokowi

Netanyahu Diseret ke Pengadilan atas Kasus Korupsi