Situng KPU: Indonesia Darurat Demokrasi

Tidak punya basis legitimasi

Temuan puluhan ribu kesalahan itu kian menggerogoti kepercayaan publik kepada KPU. Apalagi sebelumnya Bawaslu juga menemukan banyak cacat dalam pelaksanaan pilpres.

Mulai dari adanya ribuan petugas KPPS yang tidak netral, 6,7 juta surat undangan untuk pemilih tidak sampai, ratusan ribu surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia dan beberapa daerah lain, serta ribuan laporan kecurangan dari tim BPN.

Inilah sebuah pilpres terburuk dan tercurang sepanjang Era Reformasi. Sebuah hasil pilpres yang mengandung cacat bawaan. Kecurangan sudah terjadi mulai dari perencanaan, sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, sampai pasca pelaksanaan.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu — baik pilpres maupun pemilihan anggota parlemen— merupakan elemen terpenting. Pemilu adalah sumber legitimasi sebuah pemerintahan. Mereka mendapat mandat untuk menjelankan pemerintahan.

Seorang kepala negara/kepala pemerintahan yang terpilih melalui proses yang sangat curang, merupakan tanda-tanda yang sangat nyata, hancurnya sebuah sebuah demokrasi di suatu negara. Ibarat ikan, busuknya mulai dari kepala.

Seorang presiden adalah “kepala” sebuah bangsa. Jika seorang presiden dipilih secara busuk, maka membusuknya sebuah bangsa tinggal menunggu waktu. Demokrasi Indonesia memasuki masa darurat!

Ini bukan soal Jokowi atau Prabowo. Ini bukan masalah kalah menang. Ini menyangkut masa depan demokrasi di Indonesia. Masa depan bangsa dan negara. Masa depan anak cucu dan keturunan kita. end

Hersubeno Arief

sumber: hersubenoarief.com