NASIONAL

Soal Usulan Naik Ongkos Haji, Fadli Zon: Ngawur dan Harus Ditolak

Jakarta (SI Online) – Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan Menteri Agama yang hendak menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2023 menjadi Rp69,1 juta per jemaah.

“Rencana ini harus ditolak, haji ini bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim. Ini gagasan yang sangat ngawur dan harus ditolak,” tegas Fadli dikutip dari VOI, Jumat (20/1/2023).

Kata Fadli, mestinya dana haji yang disimpan oleh BPKH yang harus dioptimalkan lebih dulu. Kalau itu tidak bisa memenuhi kekurangan, baru opsi menaikan biaya perjalan ibadah haji digunakan.

Seperti dikemukakan Kepala BPKH Anggito Abimanyu pada Desember lalu, hingga sekarang dana jemaah haji yang terkumpul di BPKH mencapai jumlah Rp169 triliun lebih. Inilah salah satu yang harus dioptimalkan menurut Fadli.

“Itu dana yang tidak sedikit. Dana itu kan diinvestasikan, dari bagi hasil atau investasi itulah yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan biaya perjalanan ibadah haji,” kata Fadli.

Dia melanjutkan hal lain yang bisa dioptimalkan antara lain dari katering haji. “Katering untuk jemaah haji bisa menggunakan beras dan sayuran dari petani Indonesia. Begitu juga dengan bumbu atau rempah-rempah serta bahan lain seperti daging harus dari peternak Indonesia,” katanya.

Untuk membayar dam atau denda bagi jemaah yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban dalam ibadah haji / umrah atau melanggar larangan dalam ibadah haji / umrah, bisa menggunakan ternak dari Indonesia. “Ini yang harus dioptimalkan dulu,” tukasnya.

Menaikkan BPIH menurut pandangan Fadli adalah pilihan yang tidak aspiratif. “Bisa saja pemerintah dalam hal ini Kemenag mengusulkan kenaikan BPIH, tapi ini adalah pilihan yang tidak apsisratif dan akan memberatkan masyarakat. Karena itu ini harus ditolak,” tegas Fadli.

Ia yakin persoalan rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji ini akan dibahas sencara intensif oleh anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi persoalan ini.

“Saya yakin teman-teman Komisi VIII dapat menampung aspirasi dari masyarakat yang menolak gagasan ini. Apalagi sekarang ekonomi kita sedang tidak baik,” tandasnya.

sumber: voi

Artikel Terkait

Back to top button