Sulitnya Minoritas Muslim India: “Saya Tidak Yakin Bisa Salat Jumat di Mana Saja”
Ancaman ini jelas mengerikan bagi Muslim di India mengingat kebrutalan yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kami memberikan peringatan yang sopan. Kami tidak akan mengirimkan lebih banyak memorandum. Maka itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga perdamaian, bukan milik kita,” ungkap laporan surat kabar Indian Express mengutip Mahavir Bhardwaj, presiden kelompok itu untuk negara bagian Haryana.
“Kami siap bentrok, kami siap masuk penjara. Kami tidak akan lari jika kami ditembak, tetapi ini tidak akan ditoleransi,” ancam dia.
Laporan 2018 oleh portal berita Scroll.in mengatakan ada 22 masjid di Gurugram, rumah bagi 1,1 juta warga, menurut sensus 2011, kurang dari 5% dari mereka adalah Muslim.
“Tidak ada masjid di sekitar tempat kami bisa pergi dan melaksanakan shalat Jumat. Masjid terdekat berjarak hampir empat kilometer,” papar Najis kepada Al Jazeera.
Dalam pernyataan pers yang dibagikan kepada Al Jazeera, satu kelompok yang disebut Komunitas Muslim Gurgaon mengatakan, “Telah memutuskan tidak melaksanakan salat Jumat di lapangan di Sektor 12A hanya untuk pekan ini karena ‘kelompok penjaga’ mengorganisir ‘Govardhan Puja’ di tempat yang sama.”
“(Salat) akan dilakukan di 36 tempat lainnya seperti yang terjadi sebelumnya. Ini adalah tugas pemerintah dan polisi untuk memastikan hukum dan ketertiban tetap terjaga,” papar komunitas Muslim itu.
Pernyataan itu menyerukan, “Umat Islam yang dipaksa (untuk pergi) ke tempat-tempat terbuka ini karena kurangnya masjid di Gurgaon untuk menahan diri dan pergi jika para pembuat onar mencoba memprovokasi atau mengganggu salat di 36 tempat yang tersisa.”
“Komunitas Muslim Gurgaon berdiri untuk perdamaian dan persahabatan serta akan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa harmoni komunal berlaku di kota,” ungkap mereka.
Anggota parlemen Asaduddin Owaisi mengatakan keputusan pemerintahan Gurugram melarang salat Jumat di beberapa tempat merupakan pelanggaran Pasal 25 konstitusi India yang menjamin kebebasan warga negara India untuk menganut, menjalankan, dan menyebarkan agama.
