‘The King of influencer’ Jokowi
Sedangkan, justru Anies bersafari politik ke publik sekaligus melakukan upaya-upaya kohesivitas politik koheren untuk mendeklarasikan partai-partai pendukungnya yang masih belum diresmikan secara formal juga:
Dimulai dengan Partai Nasdem sebagai inisiator yang telah melakukan encouragment secara berani “menyeberang” dan atau “memisahkan” dirinya yang semula menjadi anggota partai oligarki pendukung pemerintah Jokowi itu bergabung dengan partai-partai yang selama ini menjadi partai oposisi pemerintah, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
Tetapi, ironisnya semenjak Anies melakukan safari politiknya ke pelbagai daerah di Indonesia, oleh KPU dan Bawaslu dianggap telah melanggar UU Pemilu, karena dianggap telah mencuri “start” kampanye yang seharusnya sudah terjadualkan di 75 hari kerja penyelenggaraan kampanye —salah satu upaya mempengaruhi citra buruk partai Koalisl Perubahan juga.
Di samping, gerombolan buzzer yang tanpa henti terus-menerus mendiskreditkan Anies dari pelbagai celah dan segi dicari-cari letak kesalahannya.
Tetapi, publik juga seperti “tak tersadarkan” atas upaya “influencer “Jokowi ini: jika “safari politik” Jokowi ternyata malah lebih berbahaya dan memicu pelanggaran yang lebih fatal dikarenakan akan secara langsung berbenturan dengan Konstitusi UUD 1945 yang membatasi jabatan Presiden hanya dua periode masa jabatan.
Dan Jokowi seperti sengaja menutup mata dan telinga, membiarkan aspirasi seolah tumbuh liar yang katanya berkembang secara murni geniune di masyarakat —padahal aspirasi sintetis yang dibayar—menginginkan perpanjangan masa periode jabatan Presiden ketiga kalinya.
Proxy setting lainnya dengan berkembangnya pernyataan perlunya penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 dengan berharap ada masa perpanjangan bagi Jokowi paling tidak dua tahun lagi secara pat gulipat kemudian untuk mendapatkan seutuhnya perpanjangan tiga periode itu.
Atau ini yang paling seru dan mencurigakan adanya bacalon Presiden yang bakal dijadikan duplikasi dan koloni alias “boneka” oleh Jokowi untuk mengakselerasikan kepentingan keberlanjutan “pengaruh” kekuasaan Jokowi dalam mega-mega proyek yang masih harus diteruskan.
Dan pilihan atas pasangan bacalon baru Presiden Prabowo-Ganjar terasa lebih nyaman dan aman dikarenakan faktor Prabowo yang akan lebih memiliki jiwa patriotisme nasionalisme yang dulu pernah diterima oleh kalangan mayoritas umat Islam.
Itu pun boleh jadi sebagai bagian dari “taken for granted” kepada “majikanmya” yang paling bertuan oligarki konglomerasi korpirasi yang tidak lagi sepenuhnya “aseng”, tetapi merupakan kombinasi dengan “pribumi” membawa amunisi paling bertuah “kekuatan dana finansial tak terbatas” apa pun dan bagaimana pun caranya dengan “bekal senjata” ini untuk memenangkan konstestasi Pilpres dan Pemilu 2024 nanti.
Dan ini apakah telah menimbulkan kegamangan di kubu Anies ketika tiba-tiba dalam waktu dekat lalu Surya Paloh harus bertemu dengan LBP terkait apakah akan adanya “bargaining position” baru dalam relasinya terkait akan di reshuffle nya menteri-menteri dari Nasdem sebagai salah satu hasil bagian dari acara pertemuan Megawati dan Jokowi di Istana Merdeka itu?
