‘The King of influencer’ Jokowi

Pada konteks konstetasi Pilpres 2024 dalam konstelasi mempengaruhi publik antara Jokowi-Anies Baswedan itu, seperti versusisme dalam suatu ajang pertandingan. Yang satu akan mengakhiri jabatan prestise kepala negara, yang lain bacalon Presiden. Keduanya memiliki daya kohesi dan koherensi pengaruh politik yang sangat rapat dan besar itu ke publik. Namun, keduanya memiliki misi, visi dan rekam jejak segregasi politik yang divergen. Saling berbeda dan berlawanan antara pengaruh kepentingan “mempertahankan” status quo dengan keinginan adanya arus perubahan signifikan. Dewasa ini keduanya tengah sama-sama melakukan “safari politik” yang terdiferensiasi juga dikarenakan begitu tingginya tingkat sensivitas peran keduanya bagi penentuan arah bangsa dan negara Indonesia ke depan. Jokowi seperti the King of Influencer mempengaruhi mantan partai-partai oligarki sebagai koalisi partai pendukungnya dahulu di pemerintahannya: Tampak jelas dependen—tidak independen alias netral seperti lazimnya mantan-mantan Presiden sebelumnya —dimulai di KIB dengan meng-endorsement Ganjar Pranowo-Erick Thohir yang juga didukung oleh para komunitas sukarelawan politik made the in: Projo, Musra dan Nusantara Bersatu Yang sudah hengkang kini GP-Mania, justru kemudian pindah berlabuh mendukung KIR bersama Gerindra, malah nyaris berbareng ketika Jokowi meng-endorsement pula pasangan bacalon baru Presiden, Prabowo-Ganjar. Sehingga, spekulasi politik yang timbul di publik ketika Megawati-Jokowi harus melakukan pertemuan beberapa hari lalu di Istana Merdeka, salah satu agendanya boleh jadi membahas agenda pemetaan bacalon Presiden ini. Yang relasinya terkait Jokowi masih sebagai petugas partai PDIP. Sementara, PDIP juga masih butuh perhatian Jokowi, alias “cemburu” karena juga masih belum memutuskan siapa calon bacalon konkrit Presidennya dan bersama partai mana PDIP perlu berkoalisi atau tidak. Bahkan, apakah ini langkah semakin konkrit Jokowi untuk “men-justifikasi” Megawati untuk “menerima” Ganjar Pranowo sebagai representasi tetap dari PDIP di dalam bacalon pasangan Prabowo-Ganjar itu. Sekaligus, menggabungkan PDIP dalam koalisi kekuatan besar sangat superior penuh KIB-KIR untuk sebagai pencermina pengerahan “segenap daya upaya” untuk melawan Anies yang semakin hari semakin besar mendapatkan simpati dan kepercayaan publik? Sehingga, keniscayaannya, seperti menjadi “Grand Design” target gembok politik PT 20% kembali hanya dua bacalon Presiden yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024: Prabowo-Ganjar versus Anies-siapa pun wakilnya nanti. Sedangkan, justru Anies bersafari politik ke publik sekaligus melakukan upaya-upaya kohesivitas politik koheren untuk mendeklarasikan partai-partai pendukungnya yang masih belum diresmikan secara formal juga: Dimulai dengan Partai Nasdem sebagai inisiator yang telah melakukan encouragment secara berani “menyeberang” dan atau “memisahkan” dirinya yang semula menjadi anggota partai oligarki pendukung pemerintah Jokowi itu bergabung dengan partai-partai yang selama ini menjadi partai oposisi pemerintah, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi, ironisnya semenjak Anies melakukan safari politiknya ke pelbagai daerah di Indonesia, oleh KPU dan Bawaslu dianggap telah melanggar UU Pemilu, karena dianggap telah mencuri “start” kampanye yang seharusnya sudah terjadualkan di 75 hari kerja penyelenggaraan kampanye —salah satu upaya mempengaruhi citra buruk partai Koalisl Perubahan juga. Di samping, gerombolan buzzer yang tanpa henti terus-menerus mendiskreditkan Anies dari pelbagai celah dan segi dicari-cari letak kesalahannya. Tetapi, publik juga seperti “tak tersadarkan” atas upaya “influencer “Jokowi ini: jika “safari politik” Jokowi ternyata malah lebih berbahaya dan memicu pelanggaran yang lebih fatal dikarenakan akan secara langsung berbenturan dengan Konstitusi UUD 1945 yang membatasi jabatan Presiden hanya dua periode masa jabatan. Dan Jokowi seperti sengaja menutup mata dan telinga, membiarkan aspirasi seolah tumbuh liar yang katanya berkembang secara murni geniune di masyarakat —padahal aspirasi sintetis yang dibayar—menginginkan perpanjangan masa periode jabatan Presiden ketiga kalinya. Proxy setting lainnya dengan berkembangnya pernyataan perlunya penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 dengan berharap ada masa perpanjangan bagi Jokowi paling tidak dua tahun lagi secara pat gulipat kemudian untuk mendapatkan seutuhnya perpanjangan tiga periode itu. Atau ini yang paling seru dan mencurigakan adanya bacalon Presiden yang bakal dijadikan duplikasi dan koloni alias “boneka” oleh Jokowi untuk mengakselerasikan kepentingan keberlanjutan “pengaruh” kekuasaan Jokowi dalam mega-mega proyek yang masih harus diteruskan. Dan pilihan atas pasangan bacalon baru Presiden Prabowo-Ganjar terasa lebih nyaman dan aman dikarenakan faktor Prabowo yang akan lebih memiliki jiwa patriotisme nasionalisme yang dulu pernah diterima oleh kalangan mayoritas umat Islam. Itu pun boleh jadi sebagai bagian dari “taken for granted” kepada “majikanmya” yang paling bertuan oligarki konglomerasi korpirasi yang tidak lagi sepenuhnya “aseng”, tetapi merupakan kombinasi dengan “pribumi” membawa amunisi paling bertuah “kekuatan dana finansial tak terbatas” apa pun dan bagaimana pun caranya dengan “bekal senjata” ini untuk memenangkan konstestasi Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Dan ini apakah telah menimbulkan kegamangan di kubu Anies ketika tiba-tiba dalam waktu dekat lalu Surya Paloh harus bertemu dengan LBP terkait apakah akan adanya “bargaining position” baru dalam relasinya terkait akan di reshuffle nya menteri-menteri dari Nasdem sebagai salah satu hasil bagian dari acara pertemuan Megawati dan Jokowi di Istana Merdeka itu? Tiba-tiba pun kemudian Anies mengeluarkan pernyataan “mengejutkan”, sesuatu yang tak biasa Anies utarakan dengan narasi yang keras ketika katanya ada seorang Menko di depan forum terbuka kok dengan begitu berani dan lantangnya akan melakukan upaya perubahan konstitusi. Apakah ini sebagai faktualisasi penjelas dan atau yang memang perlu didengungkan ke para pendukungnya betapa bahayanya bagi negeri ini jika terjadi perubahan konstitusi itu? Sinyal dimulainya pertama “perang” pernyataan atau opini di ruang terbuka? Juga sinyal pertama pula bahwa itu pertanda “King of Influencer” dari Jokowi itu ada suluh panas impact-nya kepada Koalisi Perubahan itu? Wallahua’lam Bisshawab. Mustikasari-Bekasi, 21 Maret 2023 Dairy Sudarman, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

SHARE:

Artikel Terkait

Pemenang Saja Mau Demo, Efek Kemenangan Palsu?

Soal Sengketa Pilpres, HNW Ingatkan Hakim MK dengan Hadis agar Berani karena Benar

Semoga 10 Poin Ini Bisa Membantu Para Hakim MK

Fenomena Amicus Curiae Jelang Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024