#Kenormalan BaruSURAT PEMBACA

“The New Normal” atau Lepas Tanggung Jawab?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa virus Covid-19 tidak akan pernah hilang dan akan ada dalam waktu yang lama (bbc.com, 13/05/2020). Peringatan yang menjadi mimpi buruk bagi semua orang yang berharap agar virus ini segera menghilang.

Berbagai negara, temasuk Indonesia merespon pernyataan tersebut dengan membuat skenario “The New Normal”. Kehidupan manusia jelas berubah karena pandemi ini. Kebijakan social distancing telah memindahkan semua pekerjaan dan sekolah ke rumah. Sudah hampir dua bulan dijalankannya WFH dan SFH.

Namun kebijakan itu bagai buah simalakama. Di satu sisi memutus mata rantai penyebaran virus, di sisi lain justru berdampak pada krisis ekonomi yang parah.

Presiden Joko Widodo menyinggung kondisi “new normal” atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Masyarakat bisa melakukan aktivitas normal kembali dengan protokol kesehatan yang ketat (cnnindonesia.com, 15/05/2020).

“Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Satu persatu kebijakan kontra PSBB dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Mulai dari pembukaan moda transportasi, usia di bawah 45 tahun boleh beraktivitas, hingga memulai tahun ajaran baru bagi sekolah. Padahal PSBB masih berlangsung di beberapa daerah.

Jika demikian maunya pemerintah, maka seharusnya pemerintah melakukan 4 hal di bawah ini. Dari pada selalu mengulang statement bahwa yang mereka lakukan adalah untuk keselamatan rakyat.

Keempat hal tersebut adalah: Pertama, melakukan screening masif ke semua penduduk. Untuk mengetahui mana yang positif dan mana yang negatif. Sehingga bisa dilakukan tindakan yang tepat, karantina mandiri di rumah jika tak menunjukkan gejala. Namun jika menunjukkan gejala, segera dibawa ke rumah sakit. Dan yang sehat bisa beraktivitas normal seperti biasa.

Kedua, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dan manusiawi serta murah bahkan gratis. Menggaji para tenaga medis dengan upah yang manusiawi. Memenuhi semua alkes dan obat-obatan yang berkualitas.

Ketiga, memenuhi semua basic need masyarakat yang harus karantina mandiri. Agar tak menularkan pada yang sehat. Pemenuhan basic need juga diberikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak ekonominya. Bantuan diberikan tanpa ada syarat dan prosedur yang berbelat-belit dengan besaran uang dan paket sembako yang manusiawi.

Keempat, mendorong para ahli apoteker serta sains untuk melakukan penelitian terhadap virus corona. Back up dana dan fasilitas juga diberikan agar mereka bisa menemukan vaksin dan obat Covid-19.

Pertanyaan selanjutnya, maukah penguasa hari ini melakukan keempat hal tersebut? Jika mereka mau, maka mereka harus melepaskan sistem kapitalisme yang diadopsi saat ini. Karena sistem kapitalisme telah meniscayakan negara untuk berlepas tangan dalam mengurusi rakyatnya, termasuk dalam sistem kesehatan.

Untuk APD dan masker saja tak ingin memenuhi. Buktinya, saat semua rakyat memerlukam, justru di ekspor ke negara lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mereka justru mengimpor. Ini membuka jalan bagi mafia impor.

Dan melihat pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu: “yang penting masyarakat produktif…”, maka kita tau, apa yang hendak diselamatkan terlebih dahulu. Yaitu ekonomi. Sedihnya, bukan ekonomi real yang dilakukan oleh masyarakat dengan UMKM nya yang ingin diselamatkan. Tapi ekonomi perbankan serta perusahaan multi.

The new normal dalam sistem kapitalisme hanya jadi momen pemerintah melemparkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pokok individu rakyat. Rakyat harus mati-matian berjuang melawan corona dan memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan prosedur kesehatan menjadi PR tersendiri. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Lihatlah kerumunan masyarakat saat di Bandara Soetta, serta berdesak-desakan saat pembagian sembako. Juga ada yang tak mengkarantina diri ketika positif covid.

Rendahnya kedisiplinan itu disebabkan kurangnya edukasi dari pemerintah. Serta plin-plannya kebijakan pemerintah yang menurunkan trust masyarakat. Hingga masyarakat merasa tak perlu mengikuti anjuran pemerintah.

Dan lagi-lagi, karena sistem kapitalisme, membuat manusia tak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Juga buruknya skala prioritas hidup manusia hasil didikan sistem kapitalisme. Mereka tak peduli meskipun berdesak-desakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, meskipun harus berkerumun dan berdesak-desakan. Lihatlah kerumunan orang di acara seremonial penutupan McD Sarinah di Jakarta.

Kompleksitas masalah di tingkat penguasa hingga rakyat membuat “The New Normal” hanya untuk seleksi alam. Mempertahankan yang memiliki kekuatan untuk hidup dan mengeliminasi yang lemah imunitasnya. Sungguh tidak manusiawi.

Wallahu a’lam

Mahrita Julia Hapsari, M. Pd
Praktisi Pendidikan

Artikel Terkait

Back to top button