Tujuh Politisi Yahudi Israel Ini Tolak Gencatan Senjata dengan Hamas
Tel Aviv (SI Online) – Penjajah Israel dan Hamas telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata mulai Ahad, 19 Januari 2025.
Pengumuman kesepakatan itu sebelumnya diungkap Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani sebagai salah satu penengah dalam kesepakatan tersebut.
Namun, kesepakatan gencatan senjata ini tidak disambut baik oleh semua kalangan. Sebagian politisi Yahudi di Israel justru merasa tidak senang. Bahkan ada anggota kabinet yang mengancam keluar.
- Benjamin Netanyahu
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebenarnya tidak menginginkan terjadinya gencatan senjata antara Tel Aviv dengan Hamas. Namun, dia akhirnya mengalah karena tidak punya pilihan selain ikut menyetujuinya.
Alasan pertama karena adanya tekanan yang semakin meningkat dari sekutu abadinya, yakni Amerika Serikat. Terlebih, momen ini sudah cukup dekat dengan waktu pelantikan Presiden terpilih Amerika Donald Trump.
Selain itu, Netanyahu juga dihadapkan pada keputusan mayoritas anggota kabinetnya yang mendukung gencatan senjata.
Seperti diberitakan Al Jazeera, sedikitnya ada 24 menteri dalam pemerintahan koalisi Netanyahu yang memberikan suara mendukung gencatan senjata. Kemudian, ada sekitar delapan lainnya yang menolak.
- Itamar Ben-Gvir
Itamar Ben-Gvir adalah salah satu politisi radikal ekstremis yang tegas menentang gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Menteri Keamanan Nasional Israel itu bahkan dilaporkan mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Netanyahu.
Seperti dilansir Associated Press, pengunduran diri Ben-Gvir merupakan jawaban atas ketidaksetujuannya terhadap gencatan senjata dengan Hamas.
Hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan gencatan senjata, tetapi tetap berdampak pada melemahnya koalisi Netanyahu di pemerintahan.
Sekali lagi, momen ini menandai tindakan pembangkangan terbaru yang dilakukan Ben-Gvir terhadap Netanyahu. Sebelumnya, dia memang cukup sering berbuat kontroversi, termasuk melanggar perintah dari bosnya di pemerintahan Zionis tersebut.
