Utang BUMN Melonjak, Fadli: Pasti Berimbas pada APBN
Jakarta (SI Online) – Melonjaknya utang BUMN hingga Rp1.300 triliun dalam empat tahun terakhir mendapat sorotan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, BUMN kita sedang berada di ambang krisis utang yang serius. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, sejumlah BUMN, terutama yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur, terancam harus menghentikan investasi dalam lima tahun ke depan.
“Satu per satu masalah yang ditanam oleh rezim berkuasa saat ini mulai meletus menjadi ancaman. Kita sudah mengingatkan dari awal bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat perekonomian sedang lesu dan negara tak punya uang sangatlah berbahaya,” ungkap Fadli dalam pernyataan tertulis, Rabu (06/06/2018).
Sayangnya, kata Fadli, meski sudah diingatkan Presiden berdalih bahwa pembangunan infrastruktur tak akan membebani APBN.
“Kini kita bisa sama-sama melihat bahwa dalih tersebut tidaklah benar. Pada kenyataannya pembangunan tadi telah dibiayai oleh utang BUMN yang risikonya pasti kembali lagi ke APBN,” ungkap Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu membeberkan, saat ini total utang BUMN mencapai Rp4.825 trliun, atau naik Rp1.337 triliun dibandingkan catatan utang tahun 2014 yang sebesar Rp3.488 triliun. Kalau diperhatikan data-data mengenai utang Indonesia, lonjakan utang sektor publik terjadi sejak tahun 2014 memang terutama disebabkan lonjakan utang BUMN.
Ia berpendapat ada dua masalah fatal terkait utang BUMN tersebut. Pertama, sebagian besar utang itu merupakan utang jangka pendek. Kedua, dari data yang saya pegang, sekitar 60 persen utang tersebut berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Jika nilai tukar Rupiah melemah, BUMN tentu akan semakin berdarah-darah.
“Bagaimana pemerintah akan mengatasi krisis utang BUMN ini? Dengan PMN (Penyertaan Modal Negara)!? Dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk memberikan PMN? Dari menambah utang pemerintah!?,” Tanya dia.
Persoaaln ini menurut Fadli akan jadi seperti lingkaran setan, karena ujung-ujungnya tetap kembali ke APBN.
“Itu sebabnya, saat Presiden dulu mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan membebani APBN, sejak awal saya menganggapnya omong kosong. Cukup jelas semua itu kini sedang mengarah untuk membebani APBN,”pungkasnya.
Red: shodiq ramadhan
