UU ITE Alat Bungkam Kritik, Bukti Rezim Represif?

Ahmad Dhani menambah rentetan panjang korban dari pasal karet UU ITE. Cuitannya di Twitter berbuah vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kini ia harus merasakan dinginnya lantai LP Cipinang. Akibat tudingan ujaran kebencian yang menjadi sorotan. Ya, Ahmad Dhani hanya salah satu dari sederet korban pasal karet UU ITE yang disalahgunakan. Sebelumnya Asma Dewi dan Jonru Ginting telah lebih dahulu menjadi korban. Herannya mereka adalah orang-orang yang selama ini kritis dan vokal terhadap penguasa. Alih-alih berbagai kritik itu ditanggapi dengan baik. Si Kritis justru dicari-cari kesalahannya agar berakhir di jeruji besi. UU ITE pun kembali menjadi alat mujarab untuk membungkam kritik. Penerapan UU ITE yang seolah menjadi alat membungkam kritik ini pun dikritik banyak pihak. Koordinator Paguyuban Korban UU ITE, Muhammad Arsyad, menilai UU ITE banyak digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik. Jika dilihat dari timpangnya relasi kuasa antara pelapor dan terlapor. Banyak pelapor yang berasal dari kalangan pejabat, aparat, dan pemodal. (tempo.co, 5/11/2019). Senada dengannya, Dahnil Azhar Simanjuntak mengkritisi penerapan UU ITE yang banyak digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang mendukung pemerintah. Sebaliknya menjadi alat pukul bagi pihak yang berseberangan atau berbeda dengan pemerintah. Masih menurutnya, ada banyak kasus dimana pejabat publik yang merasa terganggu dengan kritik, menggunakan UU ITE untuk menjerat pihak oposisi. Tercatat lebih dari 35% pelapor terkait dengan pelanggaran UU ITE adalah pejabat negara. (bisnis.com, 5/2/2019). Bukan hal yang mustahil jika di tahun panas politik ini, UU ITE semakin galak memukul oposisi. Di satu sisi menjadi alat yang ampuh untuk melindungi kawan politik. Hal ini dapat dilihat bagaimana aparat garang mengusut kasus Ahmad Dhani. Tapi seolah tak bergigi mengusut kasus umpatan sarkasme Bupati Boyolali. Bahkan hingga hari ini publik masih dibuat tanda tanya. Hilangnya taring aparat menghadapi berbagai kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dari pihak pendukung petanahan. Ade Armando masih bebas berkicau dengan cuitan yang tak bermutu. Abu Janda masih asyik memfitnah sana sini. Sementara Denny Siregar tanpa malu menghina dan menista. Kasus Ahmad Dhani semakin mengukuhkan tudingan pemerintah sebagai rezim represif. Di lain pihak menjadi gambaran hukum tebang pilih. Tajam ke oposisi, tumpul ke kawan politik. Sebab nyaris banyak oposisi yang dijebloskan ke penjara hanya karena mereka lugas mengritik. Sementara banyak kawan sekubu yang lolos dari jerat hukum padahal jelas melanggar hukum. Inilah fakta miris demokrasi. Undang-undang dibuat bukan sebagai wadah nalar kritis. Sebaliknya disalahgunakan untuk mengkebiri Si Kritis. Menjadi ancaman bagi penyuara keadilan dan kebenaran. Rakyat pun dihantui ketakutan untuk bersuara lantang. Sebab sedikit kritikan dapat berbuah penjara. Kritikan tak lagi ditanggapi secara bijak. Sebaliknya dianggap pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Hukum akhirnya menjadi milik yang berkuasa dan penguasa. Membuat penegakan hukum menjadi mandul. Di lain pihak, sikap anti kritik dan represif makin tampak. Semata-mata ditujukan untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Bukan untuk kepentingan rakyat. Maka, jangan harap demokrasi yang diagung-agungkan rezim ini akan mampu melayani dan mengurusi kepentingan rakyat. Bercermin dari paparan di atas. Tentunya akan berbeda ketika sistem politik dan kepemimpinan Islam tegak. Dalam Islam menjadi kewajiban negara dan penguasa melayani dan mengurusi rakyat. Keadilan pun akan tegak dan dijunjung tinggi dalam naungan hukum Islam. Khalifah pun membuka luas pintu-pintu muhasabah. Sebab memang menjadi hak rakyat untuk mengkritik penguasa. Tentunya dengan mekanisme yang diatur sesuai hukum syara. Bahkan aktivitas muhasabah kepada penguasa zalim, Rasulullah Shallallahu 'Alayhi wa Sallam sebut sebagai jihad yang paling utama. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad: "Dari Abu Said Al Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa atau pemimpin yang zalim.” Selain itu Islam juga menuntun umatnya untuk saling menasihati. Tak terkecuali kepada pemimpin dan penguasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alayhi wa Sallam: “Agama itu nasihat, Agama itu nasihat, Agama itu nasihat." Mereka bertanya, ‘Untuk siapakah, ya Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara keseluruhan’.” (HR. Muslim). Jelas sudah, hanya Islam yang mampu melayani dan mengurusi rakyat. Menegakkan keadilan di tengah rakyat. Di satu sisi membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk mengkritik penguasa. Sebaliknya demokrasi telah terbukti menjadikan hukum sebagai alat membungkam kritik. Serta menggunakan kekuasaan untuk menyalahgunakan hukum. Mengutip cuitan Ustaz Rokhmat S. Labib, "Jika hukum sudah tunduk dan mengabdi kepada penguasa. Hukum hanya digunakan untuk mengukuhkan dan melanggengkan kekuasaan semata. Bukan untuk menegakkan keadilan. Yakinlah, kekuasaan yang tidak menegakkan keadilan akan hancur dan penguasanya dihinakan Allah Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu’alam. Ummu NaflahMember Komunitas Penulis Bela Islam

SHARE:

Artikel Terkait

Usai Temui HRS, Ahmad Dhani: Semoga Keadilan Hadir di Negeri Tercinta

Pengamat Hukum: Eko Kunthadi Langgar UU ITE, Ancamannya Enam Tahun Penjara

Jadi Tersangka, Roy Suryo Tidak Ditahan

Roy Suryo Jadi Tersangka Kasus Meme Stupa Candi Borobudur Berwajah Mirip Jokowi