Wahai Wakil Rakyat, Jaga Amanat!

Dalam pekan-pekan ini sejumlah Provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia telah menetapkan dan melantik anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Tidak lama lagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga akan berganti. Sebagian orang baru dan tak sedikit pula politisi-politisi lama yang masih bertahan di kursinya. Mereka akan menjadi wakil rakyat untuk lima tahun ke depan. Tentu makna pemilihan mereka yang nanti duduk di lembaga-lembaga legislatif tersebut adalah pemberian amanat kepada mereka sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, supaya mereka bisa melaksanakan amanat jabatan tersebut dengan baik, maka mereka perlu memahami makna amanat dalam ajaran Islam sehingga tugas yang mereka emban benar-benar memiliki dimensi dunia akhirat. Selain itu, kita sebagai rakyat yang telah memberikan amanat pun harus tahu pemahaman Islam tentang amanat sehingga kita bisa mengontrol pelaksanaan tugas wakil rakyat itu dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An Nisa 58). Allah SWT dalam ayat tersebut memerintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menurut para mufassir, obyek seruan dari ayat tersebut bersifat umum, yakni meliputi seluruh kaum muslimin yang sudah mendapatkan beban hukum syariah (mukallafin). Sehingga siapapun kita, baik laki maupun perempuan, asal muslim, dan sudah baligh dan akil (tidak gila), berarti wajib melaksanakan perintah Allah SWT dalam ayat di atas. Juga para mufassir menerangkan bahwa lafazh “al amanat” dalam ayat di atas bersifat umum mencakup seluruh amanat, baik itu merupakan hak-hak Allah SWT maupun hak-hak manusia. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa amanat tersebut meliputi seluruh amanat yang wajib dilaksanakan manusia, baik itu hak-hak Allah atas para hamba-Nya seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, dan lain sebagainya, maupun amanat yang merupakan hak-hak manusia seperti wadi’ah (titipan), jabatan penguasa, jabatan wakil rakyat, istri, dan lain-lain. Dengan pemahaman tentang kewajiban menjalankan amanat seperti di atas, maka setiap orang yang telah menyatakan dirinya sebagai orang yang tiada bertuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah Saw, wajib memikul beban kewajiban Islam, baik ringan ataupun berat, dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah saw. Maka dalam hidupnya dia akan selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya baik dalam kehidupan pribadinya, yakni urusan dirinya dengan sang Pencipta seperti masalah-masalah aqidah dan ibadah ritual serta urusan dirinya dengan pribadinya sendiri, seperti urusan makanan, minuman, pakaian, dan akhlak, maupun dalam kehidupannya dengan pribadi-pribadi lain di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Komitmennya dengan perintah dan larangan Allah SWT atau keterikatannya dengan syariat-Nya merupakan suatu bentuk pelaksanaan amanat secara umum dalam ayat di atas. Dalam ayat di atas, setelah memerintahkan umat Islam untuk menjalankan amanat, Allah memerintahkan agar menghukum di persoalan di antara manusia dengan adil. Tentu saja ini merupakan amanat bagi siapa saja yang diberi wewenang untuk memutuskan perkara, hendaknya dia memutuskan dengan adil. Keadilan itu tetap harus ditegakkan sekalipun dalam perkara yang melibatkan antara orang yang kita cintai dan kita benci. Allah SWT berfirman: "…dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Maidah 8) Dan tentu saja tidak ada keputusan hukum yang bisa adil, kecuali dengan berhukum kepada hukum syariat Allah SWT Yang Maha Adil. Allah SWT berfirman: "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al Maidah 50). Selain wajib menegakkan keadilan dalam perkara-perkara di masyarakat, seorang penguasa mendapat amanat untuk menjaga aqidah umat Islam serta tegaknya syariat dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam hal ini, menjadi amanat bagi penguasa muslim agar senantiasa memberikan nasihat kepada umat agar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yakni agar hidup tertib menurut hukum syariat-Nya. Inilah rahasianya kenapa di masa Rasulullah Saw dan para khalifah sesudah Beliau Saw, para pejabat penguasa menjadi para khatib Jumat. Selain itu penguasa harus tegas memberantas kemungkaran dan kemaksiatan demi menjaga kehidupan umat. Inilah juga kita bisa pahami kenapa di masa Khalifah Ali beliau pernah memenjarakan para ahli nujum yang pekerjaan ramalannya adalah bertentangan dengan akidah Islam. Wakil rakyat kita hari ini, yang menurut undang-undang mempunya tiga fungsi yakni legislasi, pengawasan dan anggaran, harus menjalankannya agar sesuai dengan ajaran Islam. Para wakil rakyat yang muslim hendaknya menyampaikan kepada para anggota parlemen yang lain bahwa manusia tidak berwenang membuat hukum sendiri tapi hanya melaksanakan hukum Allah SWT, sehingga tugas wakil rakyat bersama pemerintah adalah mengesahkan berlakunya syariat Islam sebagai undang-undang negara. Demikian juga pengawasan hendaknya wakil rakyat muslim menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw sebagai standar pengawasan, sebagaimana firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An Nisa 59). Pun demikian dengan fungsi anggaran. Anggota DPR harus menolak setiap ajuan anggaran oleh pemerintah jika bertentangan dengan aturan syariat Islam dan tidak pro terhadap rakyat. Wallahua’lam!

SHARE:

Artikel Terkait

Hubungan Akhlak dengan Syariat Islam

Presiden Ongkos Gratis

Memilih Pemimpin yang Amanah dan Adil

Wajib Batal, Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Langgar Wewenang Presiden dan DPR Periode 2024-2029