Wasekjen MUI: Tolak Sertifikasi Dai, Itu untuk Bungkam Suara Islam
Jakarta (SI Online) – Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain secara tegas menolak program sertifikasi dai yang dicanangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Tengku mengatakan bahwa sertifikasi dari adalah upaya untuk membungkam suara Islam atas tindakan kelompok sekuler yang saat ini telah melakukan gerakan politik yang cenderung jahat.
Tengku juga mendukung sikap Sekjen MUI KH Anwar Abbas yang sebelumnya menyatakan penolakannya terhadap sertifikasi dai.
Berikut pernyataan lengkap Tengku soal sertifikasi dari yang ditulis di laman media sosialnya, Ahad (6/9/2020):
Tolak Sertifikasi Da’i
Di zaman Menteri Agama Lukman Hakim Syafuddin pernah diluncurkan wacana program Sertifikasi Da’i oleh Kemenag RI dan menimbulkan kegaduhan serta penolakan yang masif.
Kini kembali diluncurkan dan dengan nada “arogan” akan memaksa 8500 da’i untuk disertifikasi. Menjadi pertanyaan apa hak Kemenag untuk melakukannya?
Ucapan yang dilontarkannya bahwa radikalisme berasal dari masjid dan dilakukan oleh para haifzh al Qur’an yang tampilannya “good looking” benar benar ngawur dan cenderung mau mengajak “perang” umat Islam.
Tidak tanggung tanggung, dalam menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral MUI Pusat, Dr. Anwar Abbas menyatakan selain menolaknya beliau juga akan mundur dari jabatannya jika kawan kawan yang lain menyetujui sertifikasi itu. Dan, saya berdiri di pihak buya Sekjend MUI.
Saya juga memandang Sertifikasi Da’i itu hanya gerakan untuk membungkam suara Islam atas tindakan kelompok sekuler yang sekarang ini telah melakukan gerakan politik yang cenderung lebih jahat dari Orde Lama.
Ada jutaan da’i di NKRI dan yang akan disertifikasi hanya 8500 orang. Hal ini bisa menjadi alasan bagi seluruh Oknum Polisi yang menjadi pelindung rezim untuk melarang dan men-sweeping para da’i yang tdk punya sertifikat dan melarang mereka untuk berdakwah.
Bahaya besar bagi Demokrasi dan kelangsungan NKRI ke depan. Hal yang mendesak adalah menyelesaikan masalah hutang RI, resesi ekonomi, kolusi para rampok dengan penegak hukum seperti Djoko Tjandra dkknya, penegakan hukum yang semakin lemah, menekan impor dan memperbesar ekspor, dan menghilangkan maksiat seperti h0m0 seks yang semakin merajalela dll. Bukan malah mengalihkan isu ke Radikalisme yang sebenarnya cenderung untuk menekan Umat Islam yang jumlahnya 230 juta di negeri ini.
Tengku Zulkarnain
red: adhila
