Terungkap, Lima Komisioner KPU Gunakan Duit APBN Rp90 Miliar Buat Sewa Jet Pribadi
Jakarta (SI Online) – Bukan main perilaku pejabat di negeri ini. Tak hanya anggota legislatif, lembaga penyelenggara Pemilu di negeri ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tak kalah ugal-ugalan dalam menghamburkan uang pajak rakyat.
Terbaru, Dewan Pimpinan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkap adanya pagu anggaran pengadaan pesawat jet pribadi untuk Ketua dan empat Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar Rp90 miliar. Wow, jumlah yang fantastis.
Sebagai informasi, Ketua dan empat Anggota KPU yang menikmati jet pribadi sewaan itu adalah Afifuddin, Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat.
Borok KPU itu diungkap Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam sidang yang digelar, Selasa (21/10/2025).
“Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pagu anggaran pengadaan sewa dukungan kendaraan distribusi logistik untuk monitoring dan evolusi logistik pemilu tahun 2004 dengan kode RUP469 dan seterusnya dengan sumber dana APBN senilai Rp90 miliar dengan pelaksanaan kontrak yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2024,” ujar Raka Sandi seperti dilansir Kompas.com.
Menurut Raka Sandi, kontrak tersebut diumumkan pada 6 Januari 2025 dengan metode e-Purchasing.
Salah satu perjalanan yang diungkap dalam sidang tersebut bahwa jet pribadi pernah digunakan untuk pergi ke Bali dengan agenda monitoring logistik, sortir, dan lipat suara.
Selain ke Bali, jet pribadi juga digunakan untuk ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengecek masalah perhitungan suara dapil luar negeri yang terjadi.
Beberapa peruntukan lainnya adalah untuk melakukan pelaksanaan fit and proper test calon anggota KPU Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur.
Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dari uraian fakta tersebut, DKPP menilai tindakan Ketua dan empat Anggota KPU tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu.
“Terlebih, teradu satu sampai dengan teradu lima dan teradu tujuh memilih private jet dengan jenis Embraer Legacy 650 yang eksklusif dan mewah,” ucapnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, DKPP akhirnya memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan empat Anggota KPU RI.
