Inggris dan Australia Sanksi Israel, Ketua BKSAP DPR: Dunia Jangan Tinggal Diam atas Penjajahan Palestina
Jakarta (Suaraislam.id) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi keputusan pemerintah Inggris dan Australia yang menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan, organisasi, dan individu yang terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bukti bahwa komunitas internasional semakin menyadari bahwa yang dilakukan Israel dan warganya dengan penyerobotan dan pendudukan ilegal atas Palestina adalah pelanggaran hukum internasional yang tidak boleh terus dibiarkan tanpa konsekuensi dan sanksi.
Politisi senior PKS itu juga mengapresiasi pernyataan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Ismail Ould Cheikh Ahmed, yang menyambut baik sanksi Inggris dan Australia serta mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak menghentikan eskalasi agresi Israel dan krisis kemanusiaan di Gaza, Tepi Barat dan Palestina secara umum.
Menurut HNW, keputusan Inggris dan Australia wajar diapresiasi sebagai langkah positif ke arah yang benar. Tetapi mereka berdua khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya tidak boleh berhenti hanya memberlakukan sanksi itu, tapi tetap memberikan dukungan politik, logistik apalagi militer ke Israel, yang berakibat terus berlangsungnya pelanggaran hukum internasional atas Gaza, Tepi Barat dan lain2 kawasan di Palestina. Apalagi soal itu juga sudah ada keputusan dari ICJ dan ICC.
“Negara-negara lain pun perlu mengikuti dan menindaklanjuti langkah2 tersebut dengan menjatuhkan sanksi yang nyata dan efektif untuk hentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendudukan dan perluasan permukiman ilegal di Palestina. Apalagi OKI, organisisai yang didirikan untuk menyelamatkan Masjid al Aqsha dan membantu kemerdekaan Palestina, juga harusnya bisa melakukan langkah lebih konkret dengan mengkoordinir semua anggota OKI untuk mengikuti langkah Inggris dan Australia, bahkan untuk melaksanakan keputusan ICJ dan ICC, segera memutuskan hubungan dengan Israel baik diplomatik, politik, militer, ekonomi dan lainnya,” kata HNW dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Mantan Presiden PKS itu lebih lanjut menegaskan bahwa pembangunan permukiman ilegal Israel telah lama dinyatakan melanggar hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu, menurutnya, langkah Inggris dan Australia semestinya menjadi awal bagi terbentuknya tekanan internasional yang lebih luas untuk menghentikan praktik pelanggengan kolonialisasi tersebut.
Sebagaimana diketahui, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan konstruksi dan pengembang properti Israel yang terlibat dalam pembangunan permukiman di Tepi Barat serta terhadap organisasi Tzav 9 yang dituding menghambat distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan pembatasan terhadap para direktur perusahaan terkait. Australia juga menjatuhkan sanksi kepada tiga individu dan empat organisasi yang terkait dengan perluasan permukiman ilegal serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, berupa larangan bepergian, pembekuan aset, dan larangan transaksi dengan pihak yang dikenai sanksi.
“Selama ini banyak negara mengecam Israel hanya melalui pernyataan politik. Kini saatnya kecaman itu diterjemahkan menjadi langkah konkret. Kalau pelanggaran hukum internasional dilakukan negara lain seperti Rusia, sanksi dengan cepat dapat diberlakukan, demi keadilan mestinya sanksi juga diberlakukan atas Israel dan para pendukungnya,” kata Ketua MPR 2004-2009 itu.
Pria kelahiran Klaten itu menilai sikap Sekjen OKI yang mendukung pernyataan terbuka dari pemerintah Inggris dan Australia yang dilanjutkan dengandesakan kepada Dewan Keamanan PBB, sangat penting juga ditindaklanjuti dengan menegaskan kewajiban negara-negara anggota OKI untuk mengakhiri semua hubungan dengan Israel baik sipil maupun militer, karena hingga kini belum terlihat langkah yang memadai untuk memastikan pelaksanaan penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Jalur Gaza.
“Yang dibutuhkan rakyat Palestina saat ini selain keprihatinan dunia, juga tindakan nyata untuk menghentikan pembunuhan warga sipil, aksi genosida jahat Zionis Israel, menjamin masuknya bantuan kemanusiaan secara memadai dan tanpa hambatan, serta memastikan berakhirnya pendudukan Israel. Dewan Keamanan PBB tidak boleh terus membiarkan krisis ini berlangsung tanpa keputusan yang efektif,” sambung HNW.
Legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II itu juga menyambut dukungan 16 negara, termasuk Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Palestina, terhadap langkah Inggris dan Australia. Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan semakin kuatnya konsensus internasional bahwa perluasan permukiman ilegal Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Lebih lanjut HNW menegaskan bahwa perdamaian yang adil tidak akan pernah terwujud selama penjajahan dan pendudukan masih berlangsung.
“Palestina berhak merdeka sebagaimana bangsa-bangsa lain. Karena itu, selain menghentikan agresi dan menjatuhkan sanksi terhadap berbagai pelanggaran Israel, komunitas internasional harus memperkuat dukungan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibu kotanya. Itulah jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan penting diingatkan bahwa yang tengah terjadi di Palestina bukan konflik, tapi adalah penjajahan bahkan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel atas Palestina (Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem),” pungkas HNW. []






