Butuh Pemimpin Tanpa Beban untuk Atasi Kebakaran Hutan
Jakarta (SI Online) – Klaim Presiden Jokowi semasa kampanye Pilpres 2019 yang menyatakan bahwa pemerintah berhasil menekan kasus dan mengatasi kebakaran hutan kembali dipertanyakan publik. Pasalnya saat ini di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, rakyat harus kembali sengsara akibat kabut asap yang tidak hanya membahayakan jiwa tetapi juga menganggu semua sendi kehidupan. Terus berulangnya terjadi kebakaran hutan menandakan kebijakan dan aksi nyata pemerintah belum optimal dan komprehensif. Padahal mencegah kebakaran hutan harus jadi prioritas utama pemerintahan Jokowi saat ini dan ke depan.
Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan Politik, Hukum, HAM dan Pemerintahan Dalam Negeri Fahira Idris mengatakan, sangat banyak kerugian yang dialami bangsa ini jika tidak ada terobosan untuk benar-benar mencegah dan menghentikan kebakaran hutan. Harusnya setelah terjadi selama bertahun-tahun, pemerintah tidak lagi gamang dalam mencegah dan mengatasi kebakaran hutan.
“Kita butuh pemimpin tanpa beban untuk atasi kebakaran hutan. Salah satunya tidak terbebani untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah memvonis pemerintah bersalah atas kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015 lalu. Harusnya poin-poin hukuman dari MA segera dilaksanakan, bukan malah berniat mengajukan PK (Peninjuan Kembali),” ujar Fahira Idris melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Suara Islam Online, Sabtu (14/9/2019).
Fahira mengungkapkan, poin-poin hukuman dari MA antara lain kewajiban menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat; menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan; dan membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan adalah terobosan yang sangat baik untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan. Hukuman dari MA ini seharusnya tidak menjadi beban dan harus segera dilaksanakan.
“Memimpin tanpa beban tidak harus di periode kedua, tetapi saat ini sudah bisa mulai diperlihatkan. Beban berat rakyat yang terpapar langsung kabut asap sudah sangat berat. Mohon segera diangkat beban tersebut dan pindahkan ke pundak Pemerintah. Segeralah buat terobosan. Masyarakat letih, kebakaran hutan ini sudah seperti sinetron yang banyak episodenya,” pungkas Senator Jakarta ini.
Sebagai informasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan masih terjadi. Kebakaran ini memicu tebalnya kabut asap yang menganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Bahkan di Pekan Baru, pemerintah daerah setempat harus meliburkan kegiatan sekolah.
red: adhila
