Usut Tuntas Bentrokan di PT GNI, Pemerintah Diminta Terjunkan Tim Khusus
Jakarta (SI Online) – Bentrokan antara pekerja Indonesia dan tenaga kerja asing di area smelter nikel PT GNI (Gunbuster Nickel Industry) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menyedot perhatian dan memunculkan kekhawatiran publik luas. Selain penegakan hukum yang adil dan proporsional, akar persoalan terjadinya bentrokan ini harus ditemukan dan diselesaikan secara tuntas.
Anggota Komite II DPD RI yang membidangi persoalan Sumber Daya Mineral dan Investasi Fahira Idris mengungkapkan, bentrokan antara pekerja Indonesia dan tenaga kerja asing di area smelter nikel PT GNI tidak bisa dipandang hanya persoalan penegakan hukum saja, tetapi banyak dimensi lain yang menyelimutinya. Oleh karena itu, penuntasan peristiwa ini harus benar-benar komprehensif dan menyentuh akar persoalan penyebab terjadinya bentrokan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi.
Penyelesaian peristiwa bentrokan antara pekerja Indonesia dan tenaga kerja asing di PT GNI, menurut Fahira, harus dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, tidak sebatas hanya penegakan hukum saja.
“Oleh karena itu, pemerintah idealnya menerjunkan tim khusus lintas sektor yang terdiri dari unsur Pemerintah yaitu Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, serikat pekerja, akademisi, civil society dan unsur lain yang relevan. Tim khusus dari berbagai unsur ini diharapkan mampu menemukan akar persoalan yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa ini sebagai data penting untuk mengusut tuntas dan merumuskan solusi agar tidak terulang,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (17/1/2023).
Salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan Pemerintah adalah segera melakukan audit terhadap PT GNI, terutama kebijakan mereka terkait ketenagakerjaan mulai dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), upah dan mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika berbagai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, maka sanksi tegas harus dijatuhkan.
Selain itu, isu-isu lain yang juga perlu didalami oleh tim khusus ini adalah terkait dugaan adanya kesenjangan upah dan hak pekerja lokal dan asing sehingga bisa segera dapat diselesaikan secara adil dan proporsional.
“Saya berharap kejadian ini juga menjadi momentum terutama bagi Pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan lain terutama di industri nikel yang mempekerjakan TKA dan tenaga kerja lokal. Pengawasan ini penting untuk memastikan peristiwa seperti ini tidak terulang lagi di perusahaan industri nikel lainnya,” pungkas Senator Jakarta ini.
red: adhila
