Ada yang Lebih Penting dari Kontroversi Kepala BPIP
Belakangan ini sebagian media ribut dengan pernyataan kontroversi Kepala BPIP. Dengan adanya kontroversi kepala BPIP ini, kita hampir lupa dengan para tikus-tikus kantor itu atau kita menyebutnya koruptor.
Semisal kasus saat ini, sebut saja satu kasus Harun Masiku sampai sekarang masih belum jelas berada dimana. Seperti tikus yang sudah keluar dari lumbung, sehingga sulit sekali dilacaknya. Atau memang beginilah ciri-ciri para pejabat main petak umpet, dan rakyat yang menonton permainan ini. Sedih sekali.
Penyakit koruptor ini memang tidak pernah sembuh dari tahun ke tahun, dengan adanya koruptor ini, yang menangis adalah rakyat, yang tersenyum adalah pejabat yang koruptor. Mungkin perbedaan koruptor dengan pernyataan kontroversi Kepala BPIP ini ialah kalau koruptor bertahun-tahun pasti ada bahkan bisa bertambah dan seluruh rakyat menangis dalam artian juga kena imbasnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) saja bilang, kalau kerugian negara tahun 2018 mencapai 9, 29 Triliun. Itu artinya bisa menyejahterakan anak-anak yang kurang gizi, memperbaiki fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan juga membangun desa-desa dengan kategori 3T (tertinggal, terluar, terdepan).
Mari saya tunjukkan sebagian kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan korupsi yang terjadi belakangan ini. Kejahatan itu ialah Jiwasraya, Pertamina, Pelindo, Migas, BPJS, PTPN, KPU, Inalum, Buku Merah, Bumi Putra, Garuda, Asabri, Impor, BUMN, dan PUPRG.
Masih banyak lagi yang belum diungkapkan dan disebutkan kasus-kasus korupsi mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintahan, dan tidak pernah selesai pengobatannya dari tahun ke tahun. Fakta diatas hanya sedikit sekali yang ditulis terkait kasus-kasus korupsi ini. Ingat, hanya sedikit.
Maka wajar saja FPI yang bekerjasama dengan Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama pun melaksanakan aksi “Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI” pada Jumat 21-2-2020. Mereka pun gerah dengan merajalelanya korupsi.
Wajar saja mereka melaksanakan aksi di Istana, kenapa tidak di gedung KPK? karena masyarakat sudah tahu banyak tentang kasus korupsi yang berlindung di pagar tembok Istana. Wajar, karena rakyat sudah tahu, ada sebagian yang diduga terlibat korupsi maupun kejahatan terhadap keuangan negara, kini berada di lingkungan Presiden dan ada yang mantan.
Dalam kasus Jiwasraya yang diduga merugikan negara Rp13,7 triliun, ada Hary Prasetyo. Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya itu sempat duduk empuk menjadi tenaga ahli di Kantor Staf Presiden. Ia duduk di bawah kendali Moeldoko, KSP yang notabene adalah orang kepercayaan Joko Widodo.
Tidak hanya dalam kasus Jiwasraya. Rakyat juga sudah tahu kasus Buku Merah atau Map Merah yang dihilangkan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari kepolisian dalam kasus impor.
Mengapa dihilangkan? Karena di dalam Buku Merah itu ada catatan-catatan aliran dana dari pelaku korupsi yang sudah divonis dan salah satu aliran dana itu ditulis Tito Karnivan (diduga menerima saat menjadi Kapolda Metro Jaya). Kini Tito menjadi Menteri Dalam Negeri, yang berarti menjadi orang dekat Istana.
Deni Kurniawan
Mahasiswa Mathla’ul Anwar
