ASMaPi Minta MUI Gelar Aksi Damai Akbar

Jakarta (SI Online) – Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) meminta MUI segera menentukan waktu Masiroh Kubro (Aksi Damai Akbar) dan menetapkan panglimanya. Tertunda-tertundanya penetapan ini dinilai akan menjadi back fire (pukulan balik) terhadap MUI. Jangan sampai penguasa menganggap MUI hanya bisa bluffing (gertak sambal).

Presidium ASMaPi Edy Mulyadi mengatakan, rakyat dan umat Islam Indonesia sudah tidak sabar menanti tindak lanjut dan bukti konkret dari maklumat MUI seputar masiroh kubro. Pasalnya, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, sudah terlampaui banyak.

Edy menilai, pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal-pasal di UUD 1945. Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU No. 2/2020 tentang Covid. Selain itu juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus Law. Semua itu tidak bisa dibiarkan.

“Rakyat dan umat benar-benar berharap MUI segera menentukan waktu masiroh kubro dan menetapkan panglimanya,” ujar Edy saat bersama ASMaPi diterima Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli, di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 9 September 2020.

Menurut dia, jika MUI terus menunda-nunda penetapan masiroh kubro dan panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan umat yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman penguasa.

Pernyataan senada juga disampaikan Presidium ASMaPi lainnya, Rina Trianingsih. Dia mengatakan, ummat tidak bisa terlalu lama bersabar. Sebagai wadah para ulama yang sangat dihormati, MUI harus segera bersikap lebih tegas.

“ASMaPi kembali datang untuk menagih janji MUI. Jangan terlalu lama. Kesabaran umat ada batasnya,” tukas Rina yang juga Ketua Forum Banten Bersatu (Forbas).

Menanggapi hal tersebut, KH Najamuddin menyatakan, menyangkut RUU HIP dan BPIP, sikap MUI sudah jelas. Tidak ada kompromi, MUI menolak total.

Tentang masiroh kubro dan panglimanya, lanjut Nadjamuddin, MUI sudah menggelar lima kali rapat khusus untuk membahas. Namun di internal MUI belum terjadi suara bulat.

“Masih ada beberapa pimpinan MUI yang melankolis, banyak pertimbangan ini dan itu. Tapi KH Muhyiddin Junaedi bersama kami yang muda-muda, sudah sepakat. MUI harus menjawab harapan dan tuntutan umat. Jadi, mohon sabarlah sedikit. Tunggu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada kepastian. In syaallah,” ujar Nadjamuddin.

red: a.syakira