Usai Lakukan Tindakan Terukur pada Kace, Napoleon Dijadikan Tersangka Kasus TPPU
Jakarta (SI Online) – Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penghapusan red notice Djoko Tjandra.
Penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri itu dilakukan Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.
“Laporan hasil gelarnya demikian,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dihubungi wartawan pada Rabu, 22 September 2021, seperti dilansir Viva.co.id.
Namun, Agus belum bisa menjelaskan lebih rinci perihal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Napoleon. Hanya saja, penyidik menemukan aliran dana senilai Rp2 miliar dari suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.
“Silakan ke penyidik ya, menurut saya penyidik akan melakukan sesuai pasal yang diterapkan,” ujarnya.
Penetapan tersangka ini tidak lama setelah Napoleon mengakui telah melakukan tindakan terukur kepada tersangka kasus penistaan agama, M. Kace.
Sebelumnya diberitakan, majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte. Hakim meyakini Irjen Napoleon menerima suap dari Djoko Tjandra untuk menghapus status red notice dan DPO di Imigrasi.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Ketua Hakim Muhammad Damis.
Napoleon tersandung kasus red notice bersama mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo.
Napoleon dinyatakan Pengadilan Tipikor Jakarta bersalah menerima suap US$370 ribu dan SGD 200 ribu dari Djoko Tjandra terkait penghapusan red notice di Imigrasi. Lalu, Napoleon mengajukan banding, tapi Pengadilan Tinggi DKI menghukum Napoleon selama empat tahun penjara.
red: a.syakira
