Jokowi dan Kabinet yang Jauh dari Karakter Pahlawan
Hari ini adalah Hari Pahlawan. Mengingatkan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby memicu kemarahan Inggris yang mengancam akan menggempur rakyat Indonesia. Ultimatum tidak diindahkan.
Di bawah komando Bung Tomo, rakyat Indonesia melakukan pertempuran di Surabaya. Seruan menyerah Mayor Jenderal Manserg dijawab tembakan perlawanan. Takbir Bung Tomo menggelegar dan menggetarkan. Kiai dan ulama turut berperang bersama pemuda dan elemen lainnya. Korban berjatuhan.
Para pahlawan telah memberi kontribusi bagi negeri. Mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan asing baik Belanda ataupun Inggris. Jepang juga tidak. Tanah tumpah darah harus dilindungi, rakyat harus disejahterakan dan perdamaian adalah dambaan. Meski untuk itu mesti berperang. 10 November 1945 telah memberi pelajaran.
Perjuangan heroik bersandar agama untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah kepahlawanan hakiki. Parameter ini sulit untuk disematkan kepada Presiden Jokowi dan Kabinetnya. Meski tanpa harus menyebut pengkhianat negara tetapi kepahlawanan masih jauh panggang dari api. Tiga hal catatannya:
Pertama, jika muslim maka membesarkan Allah adalah fondasi. Gelora takbir Bung Tomo menjadi basis keagamaan dalam bertempur. Jokowi dan Kabinetnya jauh dari penghormatan keagamaan. Jika pun ada semata seremonial atau pro forma. Umat Islam diwanti-wanti dengan isu radikalisme dan intoleransi. Mereka menutup mata bahwa Bung Tomo dan pejuang ’45 itu adalah radikalis dan kelompok intoleran dari kacamata penjajah. Jokowi telah “membunuh” gema takbir dan mengganti dengan sinkretisme bahkan sekularisme.
Kedua, menyejahterakan rakyat lebih bersifat sloganistis. Faktanya segelintir orang yang menikmati kekayaan alam Indonesia. Pribumi kebanyakan tersisih atau terpinggirkan dalam berekonomi. Konglomerasi menjadi warna kekuasaan. Berkorban demi rakyat berbalik menjadi rakyat yang dikorbankan. Pejabat, aparat dan pemilik modal kuat menjadi kelas penikmat.
Ketiga, membela kedaulatan negara melawan ultimatum penjajah adalah kepahlawanan. Kini rasanya kedaulatan negara tergadaikan. Serbuan tenaga kerja China sangat membahayakan. Asing yang diberi kesempatan memiliki HGB 160 tahun mengejutkan. Lalu bebas pajak, insentif, serta kemudahan lain membuka celah bagi penjajahan bahkan perbudakan.
Atas nama investasi dan hutang luar negeri para pemimpin menyerah pada dikte-dikte. Hilang slogan berdiri di atas kaki sendiri, go to hell with your aid, atau usir hoa kiau dan waspada pada bahaya kuning. Semangat kemandirian dan perlawanan tidak dibangun. Pemimpin negeri menjadi pengemis tapi korup. Rakyat diperas dengan pajak dan biaya hidup yang terus melambung. Pahlawan model apa yang diharapkan dari rezim seperti ini?
Jika Jokowi dan angggota kabinet wafat, nampaknya tidak layak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kasihan para pejuang sejati yang harus bersatu dengan para penikmat materi. Meski ia adalah Presiden dan para Menteri.
Selamat Hari Pahlawan. Allahu Akbar..!
10 November 2022
M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
