Bahas Krisis Afghanistan, Menlu IIA Bertemu Utusan 14 Negara di Doha
Doha (SI Online) – Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi menghadiri pertemuan di Doha pada Rabu malam (27/10) dengan perwakilan dan duta besar dari 14 negara untuk membahas hubungan antara pemerintah Afghanistan yang baru dan masyarakat internasional.
Pertemuan itu dihadiri 14 negara dan utusan khusus terutama negara-negara Eropa seperti Belanda, Norwegia, Jerman, dan negara Eropa lainnya, termasuk Jepang.
Pertemuan itu diadakan setelah badan pangan PBB pada Senin (25/10/2021) memperingatkan bahwa lebih dari setengah populasi Afganistan berisiko menghadapi kelaparan akut.
Dalam pertemuan tersebut, Muttaqi meminta masyarakat internasional untuk mendesak Amerika Serikat agar melepaskan cadangan nasional Afghanistan.
Muttaqi mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Afghanistan sekarang menjadi “sistem yang berdaulat dan bertanggung jawab dan Imarah Islam Afghanistan (IIA) telah memenuhi semua persyaratan untuk diakui sebagai pemerintah”.
Selama pertemuan itu, duta besar asing dan utusan khusus pada gilirannya menyatakan kepuasan dengan pernyataan delegasi Afghanistan, juru bicara kementerian luar negeri Abdul Qahar Balkhi menulis dalam akun twitter.
Selain itu, Muttaqi juga bertemu dengan kepala misi AS untuk Afghanistan di Doha, Ian McCary dan delegasi tujuh anggota di Doha pada hari Rabu di mana dia melakukan diskusi mendalam tentang masalah bilateral, kata Balkhi.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral sebelumnya, kedua belah pihak mengadakan diskusi terperinci dan bertukar pandangan tentang hubungan AS-Afghanistan dan masalah terkait lainnya, tambah Balkhi.
Dalam pada itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta Dana Moneter Internasional untuk menyetujui keringanan mekanisme untuk mendapatkan uang bagi Afghanistan. IMF telah memblokir IIA sekitar $ 440 juta uang cadangan negeri itu.
Sebagian besar aset luar negeri bank sentral Afghanistan senilai $10 miliar telah dibekukan juga, sebagian besar di Amerika Serikat. Departemen Keuangan AS mengatakan tidak ada rencana untuk mengeluarkan uang itu.
