Blunder Polisi Siber
Pemerintah melalui Menkopolhukam berencana mengaktifkan polisi siber. Menurut Mahfud Md latar belakang pengaktifan ini karena melihat fenomena masyarakat yang gampang sekali main ancam di media sosial.
Pak Mahfud juga berbicara soal kelompok orang yang selalu menghantam pemerintah, entah pemerintah itu benar atau salah. Mahfud Md akhirnya berbicara soal penegakan hukum pelanggaran siber.
Memang, tak bisa dipungkiri kehidupan maya yakni di dalam jejaring online sering membuat masyarakat resah dan gelisah. Berbagai macam modus kejahatan telah menghiasi layar berita. Penipuan bahkan pembunuhan sering diawali dari percakapan ringan di internet. Konten yang muncul juga beraneka ragam, ada yang mengambil manfaat untuk kebaikan namun banyak juga yang justru mengambil kesempatan untuk dimanfaatkan untuk mewujudkan kepentingan seseorang.
Tentunya, hal ini akan berdampak pada masyarakat termasuk remaja dan golongan muda. Terlebih, di era pandemi dimana mereka harus belajar secara daring menjadi sebuah pilihan utama. Maka, jika memang pengaktifan siber ini benar-benar untuk kemanfaatan dan keselamatan rakyat, maka ini adalah kebijakan yang tepat.
Permasalahannya, benarkah hal ini untuk keamanan masyarakat? Blunder pun terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Dalam laman web kompas, koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), Fatia Maulidiyanti mengatakan kegiatan tersebut berpotensi mengancam kebebasan sipil, yakni kebebasan berekspresi. Dia beranggapan bahwa bisa jadi akan lebih banyak orang yang dikriminalisasi sebab menyampaikan ketidak-setujuan terhadap kebijakan (28/12). Juga muncul pendapat dari Enda Nasution, sebagai pengamat media sosial ia menyarankan pemerintah untuk tidak hanya fokus di penindakan tapi juga pencegahan.
Di sisi lain, masyarakat nampaknya cukup resah dengan perilaku penegak hukum. Mengingat banyak kasus penangkapan kepada pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, mereka yang bukan berada di posisi oposisi tidak pernah sedikitpun ditindak meski masyarakat telah melaporkan kepada penegak hukum. Wajar jika kepercayaan publik telah tercederai. Bahkan luka ini telah menganga secara lebar.
Patutlah dipertanyakan, demikianlah yang dikatakan demokrasi? Kalau memang iya, sudah saatnya kita tersadar, bahwa demokrasi bukanlah habitat hidup yang cocok untuk manusia. Terlebih secara fakta memang demokrasi justru kontra dengan aturan Sang Pencipta. Bahkan sesuatu yang jelas dilarang oleh agama, menjadi halal di mata demokrasi.
