Bukan Main Banyaknya! Kini Presiden Prabowo Punya 10 Penasihat Khusus, 7 Utusan Khusus, dan 26 Wantimpres
Angka fantastis Rp27,67 miliar per tahun dari APBN ini baru mencakup gaji dan tunjangan pokok, belum memperhitungkan biaya perjalanan dinas, fasilitas operasional, serta sekretariat pendukung yang melekat.
Persoalan anggaran kian disorot publik menyusul ditemukannya praktik rangkap jabatan yang berpotensi memicu penerimaan hak keuangan ganda (double-dipping) dari uang pajak rakyat. Fenomena ini dinilai melukai rasa keadilan masyarakat yang sedang berjuang di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
Sebagai contoh, Said Aqil Siradj yang dilantik sebagai anggota Wantimpres tercatat masih mengemban jabatan sebagai Anggota Dewan Pengarah BPIP serta Komisaris Utama PT KAI (Persero). Praktik ini membuat dia berhak menerima akumulasi hak keuangan, tunjangan, hingga honorarium dari entitas negara yang berbeda.
Hal serupa terlihat pada Dudung Abdurachman yang menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan merangkap jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Penumpukan jabatan dan pembentukan jajaran penasihat yang sangat gemuk ini jelas bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran negara. Kehadiran 43 pejabat khusus ini juga berisiko menimbulkan tumpang nindih fungsi (overlapping) dengan tugas pokok kementerian teknis dalam Kabinet Merah Putih.
Timpang dan Paradoks
Pemandangan melimpahnya fasilitas dan akumulasi gaji pejabat istana ini menghadirkan ketimpangan yang sangat tajam jika disandingkan dengan realitas kehidupan masyarakat kelas bawah hingga menengah. Di saat uang pajak rakyat dihamburkan untuk membiayai puluhan pejabat nonstruktural, rakyat justru harus tertatih-tatih menghadapi tekanan ekonomi yang kian menghimpit.
Banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru kian sempit dan terbatas. Tekanan hidup yang hebat memaksa sebagian besar rakyat terjerat utang serta pinjaman online sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Kondisi ekonomi yang serba sulit ini bahkan memukul kelompok masyarakat yang selama ini tergolong berkecukupan. Tak sedikit dari mereka yang kini terpaksa melakukan penurunan standar hidup (downgrade lifestyle) akibat tergerusnya daya beli serta pendapatan yang tak lagi mencukupi.
Ketimpangan mencolok antara gemuknya gaji elite kekuasaan dengan derita rakyat pembayar pajak menggambarkan paradoks yang amat ironis. Tanpa evaluasi mendasar dan kontribusi kerja yang nyata bagi kesejahteraan publik, belanja besar-besaran untuk 43 pejabat khusus ini berisiko memperlebar jurang kekecewaan rakyat terhadap pemerintah.[]
