Bungkam Sikap Kritis, Watak Sistem Demokrasi

Lembaga Indikator Politik Indonesia mencoba memotret kondisi demokrasi di Indonesia melalui survei opini publik. Salah satu yang menjadi variabel yakni hak menyatakan pendapat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pihaknya menanyakan setuju tidaknya responden dengan adanya pernyataan bahwa warga makin takut dalam menyatakan pendapat. Hasil surveinya yaitu 21,9 persen sangat setuju; 47,7 persen agak setuju, 22 persen kurang setuju; dan 3,6 persen tidak setuju sama sekali (Merdeka,25/10/2020).

Menurut Burhanuddin, survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat (79,6 persen); makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes (73,8 persen); dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa (57,7 persen).

Watak Demokrasi

Kebebasan berpendapat dalam demokrasi hanya polesan dibibir saja, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Katanya dijamin berpendapat, yang ada malah ancaman jika menyuarakan kritikan apalagi pada rezim dan sistem saat ini. Demokrasi tidak memberi ruang kebebasan bagi semua orang. Rakyat harus terus menerima kenyataan bahwa suara rakyat kalah telak oleh kekuatan pemilik modal.

Sistem demokrasi melahirkan negara korporasi dan negara polisi (represi). Mewadahi perbedaan hanya retorika. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini didominasi kepentingan para penguasa termasuk korporasi asing. Sarat dengan kepentingan melanggengkan rezim koruptif kapitalistik yang hanya menguntungkan pihak kapitalis. Sehingga setiap kritik yang membela kepentingan rakyat dianggap ancaman kepentingan kapitalis dan merongrong kekuasaan rezim.

Kritik semestinya menjadi hal yang wajar terjadi, karena manusia makhluk sosial. Kritik adalah hal yang sangat wajar didapat oleh penguasa bahkan merupakan kebutuhan agar bisa melahirkan kebijakan yang sejalan dengan harapan masyarakat yang dipimpinnya. Faktanya, sikap kritis rakyat terhadap penguasa dibungkam bila menganggu kepentingan korporasi. Terbukti banyak standar ganda dalam menyikapi kritik rakyat.

Rezim yang lahir dari sistem liberal demokrasi menyimpan potensi represif dan anti kritik yang memang potensi bawaan sistem demokrasi. Karena sebagai sistem buatan manusia, demokrasi melahirkan sistem aturan yang rentan konflik, memenangkan satu pihak, tidak bisa mengakomodir keseluruhan aspirasi rakyat dan kebijakan yang lahir tidak mampu menyelsaikan masalah secara hakiki.

Kritik Bagian dari Syariat Islam

Dalam Islam, kritik termasuk ajarannya yaitu amar makruf nahi mungkar yang terdapat dalam Al Quran surat Ali ‘Imran ayat 110 yang artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.”

Khilafah bukan negara anti kritik. Islam menetapkan standar dan batasan yang baku dalam menyikapi perbedaan pandangan antara rakyat dengan penguasa. Tidak ada standar ganda dalam melihat perbedaan pendapat.

Muhasabah atau kritik terhadap penguasa merupakan bagian dari syariat Islam yang agung. Seorang pemimpin yang muslim tak perlu alergi kritik, terlebih jika sampai membungkam lawan politik dengan kebijakan represif.

Kritik umat terhadap penguasa adalah sunnah Rasulullah Saw dan tabiat dalam Islam. Bentuk rasa cinta rakyat terhadap pemimpin agar tak tergelincir pada keharaman yang dimurkai Allah SWT.

Mengkritik kebijakan penguasa itu kewajiban. Semua dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah SWT dan kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kritik bukanlah ancaman, bahkan dibutuhkan sebagai standar optimalisasi kinerja khalifah yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Tanggungjawab besar bagi setiap muslim saat ini untuk menghidupkan kewajiban muhasabah lil hukkam. Meskipun sistem dan rezim saat ini represif, pantang menyurutkan umat Islam menyuarakan kebenaran ajaran Islam dan kebutuhan khilafah sebagai solusi negara ini. Wallahu a’lam bishshawaab

Ummu Zanki
Muslimah Bangka Belitung