Deforestasi dan Pembangunan Kapitalistik Undang Bencana, Alam Semesta Makin Sengsara

Di tengah bencana banjir yang merendam Kalbar, terdengar kabar yang mengecewakan publik. Mahkamah Agung (MA) memutus bebas PT Kumai Sentosa (KS) atas kasus pembakaran hutan dan lahan seluas 2.600 hektare di Kalimantan Tengah. Alhasil, perusahaan sawit ini pun bebas dari tuntutan ganti rugi sebesar Rp935 miliar. Hakim kasasi MA memutus bebas PT KS dengan alasan perusahaan tersebut telah memasang papan peringatan dilarang membakar lahan. Menurutnya, pekerja juga sudah diberi arahan untuk tidak membakar lahan, serta melakukan pemadaman jika melihat ada api menyala. (bbc.com, 11/11/2021). Lucunya negeri ini, pelaku pembakaran hutan, penyumbang deforestasi justru divonis bebas, padahal tidak sedikit kerusakan yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan. Menolak lupa, kegiatan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan sawit inilah yang memicu banjir bandang di Kalsel awal tahun ini. Terbaru, dialami oleh warga Sintang, Kalbar yang terendam banjir hampir tiga pekan lamanya. Banjir menjadi salah satu bencana hidrometeorologis yang kerap menimpa warga Kalimantan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 2.208 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia pada periode 1 Januari hingga 31 Oktober. Dari data tersebut, 40,48% atau 894 kejadian adalah bencana banjir. (katadata.co.id, 1/11/2021). Sementara itu di Kalbar, banjir Sintang menjadi satu dari 40 lebih kejadian banjir di Kalbar, berdasarkan data BPBD Kalbar sepanjang Januari hingga September 2021. (bbc.com, 11/11/2021). Jika kita telaah dengan baik, pemicu kejadian banjir di Pulau Borneo, semuanya tidak lain karena deforestasi; alih fungsi hutan yang begitu masif akibat perkebunan sawit dan pertambangan; serta pembukaan lahan hutan. Di sisi lain, konversi lahan akibat pembangunan yang kapitalistik menyebabkan jenis tutupan lahan berubah sehingga merusak Daerah Aliran Sungai (DAS). Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bahkan menyebut kerusakan di DAS Kapuas telah mencapai 70% karena pertambangan liar dan perkebunan. Data Balai Pengelola DAS dan Hutan Lindung Kapuas juga mencatat ada lebih dari satu juta hektare lahan kritis dari total 14 juta luas DAS di Kalbar, mayoritasnya berada di DAS Kapuas. (bbc.com, 11/11/2021). Ya, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang semestinya untuk melindungi kawasan di bawahnya, banyak berubah menjadi kawasan produksi, budi daya intensif, pemukiman, dan lain-lain. Fungsi kawasan hulu pun menurun karena berkurangnya kemampuan tanah menahan resapan air. Alhasil, kerusakan DAS menyebabkan hidrologi aliran di daerah tersebut berubah menjadi tidak baik sehingga mengundang banjir. Konversi lahan sebagai penyumbang terbesar deforestasi pemicu banjir bandang di sejumlah wilayah Kalimantan, semestinya menjadi pusat perhatian tuan penguasa. Nyatanya tidaklah demikian. Alih-alih menyelamatkan kelestarian hutan untuk masa depan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya malah secara terang-terangan mengatakan "pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi". Tuan penguasa tampaknya lebih berpihak pada kepentingan yang bernilai ekonomis daripada kemaslahatan rakyat. Tidak heran, jika tuan penguasa masih saja mengizinkan para pengusaha perkebunan sawit dan pertambangan untuk mengalihfungsikan lahan hutan. Tuan penguasa dan para korporasi ini bahkan tidak peduli, bahwa keuntungan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan. Apalagi bencana yang disebabkan oleh deforestasi yang mengundang malapetaka. Nyatanya, alih fungsi hutan secara masif tidak hanya berdampak buruk bagi alam, tetapi juga bagi manusia di sekitarnya. Lihatlah, saat banjir bandang menerjang; ribuan rumah terendam, hewan-hewan kehilangan habitatnya, tumbuhan pun ikut tumbang, sementara manusia kehilangan harta bahkan nyawa. Inilah buah keserakahan tangan-tangan para korporasi dan tuan pejabat. Mirisnya, deforestasi dengan alih fungsi hutan hanyalah satu dari sejumlah faktor pemicu banjir bandang dan tanah longsor di Indonesia. Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Meiki W. Paendong menyebut banjir dan longsor adalah bukti nyata dampak pembangunan di Bandung Utara. (detik.com, 5/11/2021). Menjadi rahasia publik, pembangunan masif terjadi di kawasan Bandung Utara. Rumah hunian, perumahan kompleks, hotel dan apartemen, hingga objek wisata getol dibangun di kawasan tersebut. Di sisi lain, menurut Walhi, lemahnya penegakan hukum pembangunan di kawasan tersebut, membuat para korporasi tak kunjung berhenti melakukan pembangunan. Inilah faktor terbesar penyebab banjir di cekungan Bandung. Kondisi yang sama menjadi penyebab banjir di ibu kota Jakarta, yakni sebab pembangunan masif di Bogor yang terus terjadi. Ditambah, buruknya drainase dan menipisnya tanah resapan seolah menjadi masalah umum di perkotaan. Alhasil, banjir pun menjadi langganan di mana-mana. Kala lingkungan makin rusak oleh ulah manusia-manusia serakah. Rakyat pun dibuat geram dengan kebijakan yang justru lemah dan berpihak pada kepentingan para korporasi. Bebasnya PT KS, pelaku karhutla di Kalteng. Lemahnya tuan penguasa menegakan hukum pembangunan di Bandung Utara. Ditambah adanya Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan celah pembangunan tanpa AMDAL dan IMB. Dapat diprediksi derita rakyat papa makin perih menanggung risiko kerusakan alam yang mengancam nyawa. Tuan penguasa dalam naungan sistem kapitalisme-demokrasi jelas terbukti hanya sebagai fasilitator dan regulator bagi kepentingan korporasi. Negara tak lagi menjadi pelayanan rakyat, tetapi menjadi negara korporatokrasi. Tidak heran, jika kebijakan yang ada lebih mengakomodasi kepentingan para korporasi daripada terselesaikannya urusan rakyat. Tuan penguasa lebih peka dengan lobi-lobi pengusaha daripada teriakan warga terdampak pembangunan, yang tak bermanfaat untuk rakyat, sebaliknya justru mengundang malapetaka. Inilah pembangunan kapitalistik. Tata ruang mengabaikan kemaslahatan rakyat, sebaliknya mengutamakan kemauan para pengusaha. Alhasil, malapetaka terus saja menyapa alam dan manusia. Jika sistem kapitalisme gagal melestarikan alam dan lingkungan, maka sistem Islam sangat menjaga kelestariannya. Sebab keduanya merupakan tempat manusia hidup dan mengemban misi mulianya. Allah SWT bahkan menyeru kepada manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana berfirman-Nya, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah)memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (TQS. Al-A’raf [7]: 56). Dengan demikian, segala pembangunan baik di kawasan maupun di hutan, niscaya mengikuti kemaslahatan seluruh manusia, bukan mengikuti kepentingan oligarki yang memiliki kuasa dan modal. Syarak pun mengaturnya secara detail dan rinci sehingga menuai berkah dan rahmat. Misal, terkait hutan, Islam telah mengategorikannya sebagai kepemilikan umumnya. Artinya, tidak boleh ada segelintir orang dan golongan yang menguasainya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput (hutan), air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Sementara itu, peran negara hanyalah bertugas mengelolanya dan mendistribusikan hasilnya semata-mata untuk rakyat. Haram bagi tuan penguasa memberikan pengelola hutan untuk asing maupun swasta, baik individu maupun golongan. Apalagi jika buah dari hak pengelolaan tersebut adalah bencana yang mengundang derita rakyat. Penguasa juga tidak boleh mengalihfungsikan hutan hanya demi mengumpulkan pundi-pundi devisa, termasuk membangun kawasan untuk industri dan objek wisata untuk menarik investasi asing dan swasta. Adapun terkait sumber pemasukan negara, negara telah memiliki sumber berlimpah dari pengelolaan kepemilikan umum, fai, kharaj, dan lain-lainnya. Alhasil, pembangunan dalam naungan sistem Islam semata-mata untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Sebab semua itu diatur dalam koridor syarak yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunah. Kesejahteraan rakyat tercapai, deforestasi dan kerusakan alam akibat pembangunan kapitalistik pun terhenti. Wallahualam bissawab. Jannatu Naflah, Praktisi Pendidikan.

SHARE:

Artikel Terkait

Gandeng ARM HA-IPB, Relawan Mahasiswa IPB Gelar Pelatihan Kebencanaan

Bakrie Amanah Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kunjungi Warga Terdampak Banjir Sumbar, Anies Serahkan Bantuan Paket Sembako

Mitigasi Bencana dalam Islam