Demokrasi dan Vaksinasi COVID-19
Sinovac sedang diujicobakan pada beberapa kelompok berisiko tinggi di Cina, Brasil, Chili, Turki, dan Indonesia.
Meskipun kurangnya transparansi seputar data percobaan.
Negara timur tengah lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menjadi dua negara pertama yang menyetujui vaksin Sinopharm.
Peran Kebijakan Publik dalam Vaksinasi COVID-19
Tidak mungkin mengabaikan peran politik dalam progam vaksinasi.
Banyak cerita tentang vaksinasi khususnya seputar siapa yang prioritas mendapatkannya yang ternyata menjadi salah satu perdebatan kebijakan publik di dunia.
Di Hungaria, dilema dan debat sangat terlihat. Meskipun negara ini merupakan bagian dari Uni Eropa, dan vaksin Pfizer sudah diluncurkan, pemerintah masih mempertimbangkan lebih banyak dosis dari China dan Rusia. Para oposisi pemerintah mengatakan bahwa para pemimpin negeri sedang melakukan permainan yang berbahaya.
Begitu juga dengan Indonesia, meski vaksin China lebih dahulu diujicobakan, namun pemerintah juga telah memesan vaksin Pfizer dan moderna dari AS dan vaksin Inggris.
Negara-negara yang menjaga keseimbangan geopolitik memiliki tren yang sama yaitu memesan semua vaksin baik dari Barat maupun China.
Meskipun dengan efek yang berbeda-beda, publik tidak mengetahui persis vaksin mana yang disuntikan ditubuhnya.
Inilah dilemanya. Satu sisi penyuntikan vaksin adalah Hak Asasi Manusia, setiap penduduk berhak memilih jenis vaksin yang akan disuntikan kepada tubuh mereka. Di sisi lain negara memiliki kekuatan memaksa warganya divaksin jenis apapun.
