Dengan atau tanpa Hamas

Oleh: Lorenzo Kamel (Profesor Sejarah di Universitas Turin dan Luiss School of Government, Roma) Saat kita memasuki tahun keempat perang yang telah menghancurkan Gaza secara hampir menyeluruh, desakan agar Hamas menyerahkan kewenangan administratif dan mengosongkan Jalur Gaza semakin meningkat. Agar Gaza memiliki masa depan yang layak, sayap politik dan militer kelompok tersebut dinilai harus dibubarkan. Meskipun nasib Hamas merupakan pertanyaan penting, merancang jalan pemulihan yang bermakna adalah hal yang mustahil tanpa mengatasi realitas yang melatarbelakangi kemunculannya sejak awal. Apa yang terjadi hari ini di Gaza berkaitan langsung dengan asal-usul persoalan Palestina-Israel. Masalah ini memiliki sedikit hubungan dengan keberadaan kelompok bersenjata tertentu. Hamas belum ada pada tahun 1948 ketika ratusan desa Palestina, termasuk Naj dan Huj, dikosongkan dan dihancurkan selama Nakba—bencana Palestina yang menyertai pembentukan Negara Israel—untuk memberi jalan bagi pembangunan Sderot, Or HaNer, dan berbagai kota serta desa Israel lainnya di atas reruntuhan tersebut. Kelompok tersebut juga belum berdiri pada tahun 1967 ketika Perang Arab-Israel meletus dan Israel memulai pendudukan militernya di Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta menganeksasi Yerusalem Timur secara sepihak. Tindakan tersebut secara aktif menyiapkan panggung bagi proyek permukiman Israel yang lebih luas. Pada dekade-dekade berikutnya, pendudukan tersebut sangat memengaruhi masyarakat Palestina. Kondisi itu berkombinasi dengan meningkatnya pengaruh keagamaan—terlihat dari jumlah masjid lokal yang melonjak tiga kali lipat dari 200 menjadi 600 antara tahun 1967 dan 1987—serta kekosongan yang ditinggalkan oleh kepemimpinan nasionalis sekuler yang memudar. Kondisi tersebut mempersiapkan tanah bagi bangkitnya faksi-faksi nasionalis berbasis agama. Letusan Intifada Pertama pada tahun 1987 menjadi titik balik politik yang secara langsung memicu pembentukan Hamas. Kelompok ini didirikan oleh sekelompok pria Palestina, termasuk tiga tokoh terkemuka. Ibrahim al-Yazouri lahir di Bait Daras, dekat Ashdod saat ini, dan baru berusia delapan tahun ketika prajurit Haganah membunuh anggota keluarganya serta mengusir korban yang selamat ke Khan Younis, sebelah selatan Kota Gaza. Pendiri lainnya, Abdulaziz al-Rantisi, lahir di Yibna—sebuah desa di dekat Jaffa yang reruntuhannya kini berada di bawah kota Yavne di Israel. Ia baru berusia satu tahun ketika pasukan Israel mengusir keluarganya ke Khan Younis. Terakhir, Ahmed Yassin lahir di al-Jura, sebuah desa di dekat Ashkelon yang diratakan dengan tanah oleh militer Israel. Ia berusia 12 tahun ketika ia dan keluarganya harus melarikan diri dari rumah mereka dan menetap di kamp pengungsian al-Shati di pesisir Gaza. Menyoroti sejarah ini tidak boleh disalahartikan sebagai upaya untuk memperkecil tanggung jawab Hamas. Namun, tindakan kelompok tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan peran yang dimainkan Negara Israel sepanjang proses ini. Berbeda dengan ISIS dan kelompok-kelompok lain yang muncul dalam beberapa tahun terakhir—yang tidak memiliki akar kuat dalam masyarakat lokal serta mengandalkan ideologi usang—faksi-faksi Palestina sangat terikat dengan masyarakat lokal dan identitas nasional. Meskipun perjalanan Hamas ditandai oleh beberapa keputusan yang fatal—terutama keputusannya meluncurkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023—kelompok tersebut pada hakikatnya tetap merupakan gejala dari penderitaan, penindasan, dan perjuangan menentukan nasib sendiri selama satu abad. Setiap usulan solusi—dengan atau tanpa Hamas—terhadap perang di Gaza yang gagal mengatasi realitas mendasar ini dipastikan akan gagal. Kecenderungan luas di Barat yang membingkai hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sebagai "hadiah untuk Hamas" merupakan pandangan yang sangat keliru. Kecenderungan tersebut berakar dari prasangka sistematis yang tidak boleh dinormalisasi. Hak menentukan nasib sendiri telah termaktub dalam hukum internasional dan didukung oleh mayoritas besar negara-negara jauh sebelum serangan Hamas. Merupakan suatu kesalahan pula untuk menyamakan tindakan Hamas dengan kehendak seluruh rakyat Palestina. Hari ini, hampir 50 persen populasi Jalur Gaza berusia di bawah 18 tahun; ketika Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006, lebih dari separuh penduduk Gaza saat ini bahkan belum lahir. Selain itu, dalam survei Arab Barometer yang dilakukan di Tepi Barat dan Gaza pada akhir September hingga awal Oktober 2023, hanya 29 persen responden Gaza yang menyatakan percaya pada pemerintahan yang dipimpin Hamas. Mayoritas menyalahkan faktor internal atas kemiskinan yang terjadi, dengan 31 persen secara langsung menunjuk pihak berwenang Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi tersebut. Secara krusial, mayoritas (54 persen) mendukung solusi dua negara untuk konflik tersebut, dan 73 persen menyukai penyelesaian damai. Hanya 20 persen yang memilih tindakan militer. Keberadaan Hamas di Gaza tidak dapat dijadikan pembenar atas penghancuran menyeluruh atas wilayah tersebut dan kejahatan terhadap warga sipil yang membuat para pejabat Israel menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hamas tidak hadir di Rumah Sakit al-Nasr pada November 2023 ketika tentara Israel membiarkan bayi prematur meninggal di inkubator setelah memaksa tenaga medis mengevakuasi diri dan melarang mereka kembali. Hamas juga tidak berada di dalam mobil bersama Hind Rajab, seorang bocah perempuan Palestina, ketika pasukan Israel menembakkan 335 peluru ke arah mobil tersebut pada Januari 2024. Secara ironis dan tidak mengejutkan, Hamas telah lama dipandang berguna oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mempertahankan argumen bahwa tidak ada mitra perundingan Palestina yang moderat. Strategi ini sangat selaras dengan Rencana Penundukan 2017—yang secara resmi berjudul “Israel’s Decisive Plan”—sebuah kerangka kerja politik dan ideologis yang diajukan oleh politisi sayap kanan ekstrem Israel, Bezalel Smotrich, pada tahun 2017 yang secara eksplisit menganjurkan untuk mengabaikan aspirasi nasional Palestina. Penolakan untuk mengatasi akar struktural ini telah membekukan lanskap diplomasi kontemporer. Ketidakmauan Israel untuk terlibat dalam dialog dengan lawan bicara dari pihak Palestina sangat kontras dengan realisme pragmatis yang secara historis diutarakan oleh Jenderal Israel Moshe Dayan, yang menyatakan bahwa perdamaian membutuhkan perundingan dengan musuh, bukan dengan teman. Lanskap diplomasi saat ini didefinisikan oleh ketidakseimbangan harapan yang mendalam. Selama bertahun-tahun, faksi-faksi Palestina menghadapi syarat mutlak yang ketat untuk mencapai legitimasi politik internasional—seperti pengakuan eksplisit terhadap Israel, penghentian kekerasan, dan kepatuhan pada perjanjian masa lalu. Sebaliknya, tidak ada tuntutan timbal balik yang dikenakan pada pihak berwenang Israel. Mereka tidak menghadapi persyaratan untuk mengakui negara Palestina yang berdaulat, menghormati perjanjian sebelumnya, atau menghentikan kekerasan. Bahkan, evolusi politik Israel sendiri terikat dengan faksi-faksi yang menggunakan kekerasan politik. Organisasi paramiliter seperti Irgun yang dipimpin oleh Menachem Begin dan Lehi yang dipimpin oleh Yitzhak Shamir melakukan operasi yang mengincar warga sipil, namun kedua pemimpin tersebut akhirnya bertransisi ke dalam politik arus utama dan menjadi perdana menteri. Ketidakseimbangan kekuasaan ini bermanifestasi secara langsung sebagai asimetri diplomatik dalam perundingan gencatan senjata baru-baru ini, yang tetap jalan di tempat karena tuntutan Israel akan perlucutan senjata penuh Hamas. Dengan menetapkan pemusnahan kemampuan militer kelompok tersebut sebagai prasyarat gencatan senjata permanen, kepemimpinan Israel menetapkan ambang batas politik yang secara efektif menutup penyelesaian lewat jalur negosiasi. Hal ini memungkinkan pemerintah Israel untuk melanggengkan status quo yang memberikan keuntungan strategis, teritorial, dan politik yang signifikan. Pada akhirnya, menyingkirkan Hamas tidak akan menghilangkan tuntutan kebebasan rakyat Palestina, juga tidak akan memuaskan hak sah Israel dan Palestina atas keamanan. Konflik ini tidak dimulai dengan bangkitnya faksi militan dan tidak akan pernah berakhir sampai semua pihak yang terlibat menyadari apa yang diperingatkan oleh ahli hukum Adat Peru, Dionisio Inca Yupanqui, dua abad lalu: “Sebuah bangsa yang menindas bangsa lain pada akhirnya menempa rantai pengikatnya sendiri.”[] Sumber: Al Jazeera

Artikel Terkait

Dinamika Perang Asimetris: Hamas vs IDF

Jet Tempur Israel Kembali Luluhlantakkan Empat Rumah Warga di Gaza

Tiga Tahun Genosida Gaza, 250 Ribu Warga Inggris Desak Sanksi Atas Israel

Setahun Setelah ‘Gencatan Senjata’, Layanan Kesehatan Gaza Masih Lumpuh

Membaca Tiga Tahun Tragedi Gaza: Krisis Moral Militer Israel dan Skenario Geopolitik

Kajian Palestina di LBH Keadilan Rakyat, Serukan Dibuatnya UU Boikot Produk Israel