Fraksi PKS Minta Pemerintah Kurangi Impor
Jakarta (SI Online) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyoroti evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang dilakukan pemerintah baru-baru ini.
Wakil Ketua FPKS DPR-RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki kondisi “transaksi berjalan” yang terus defisit. Caranya dengan menggenjot kinerja ekspor nasional serta meminimalisasi impor atas barang kebutuhan yang masih dapat diproduksi oleh industri dalam negeri.
“Pemerintah harus lebih fokus terhadap pembenahan nilai transaksi berjalan agar tidak terus defisit. Kondisi ini harus dipandang serius karena kalau berlanjut hingga waktu lama akan membahayakan sistem ekonomi nasional,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin 7 Oktober 2019.
Sudah sepatutnya pemerintah memiliki solusi untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Solusi yang dimaksud harus sejalan dengan upaya membenahi struktur ekonomi nasional yang menempatkan sektor industri sebagai motor pertumbuhan.
“Industri itu kan semestinya menjadi ‘engine of growth’, mesin pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa baik domestik maupun orientasi ekspor,” kata Mulyanto.
Sekarang ini, lanjut dia, yang sering diterima laporannya adalah terjadi deindustrialisasi, dimana kontribusi sektor industri terhadap PDB terus anjlok sampai menjadi sekitar 19%. Padahal kinerja sektor ini pernah mencapai angka melebihi 25%. Para ekonom, bahkan menyebutnya kita mengalami deindustrialisasi dini, karena sektor industri kita anjlok sebelum mencapai puncaknya,” kata anggota Komisi VII ini semangat.
Mulyanto menegaskan, pemerintah perlu fokus pada arah ini. “Jadikan industri sebagai ‘prime mover.’ Lalu gerakkan industri kreatif, UMKM dan inovasi teknologi menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru,” kata dia.
red: shodiq ramadhan
