IKN dan Pencitraan tanpa Henti, Beban!

Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-79, pemerintah terus menggenjot pembangunan IKN beserta infrastrukturnya. Tak lupa pakai pencitraan agar terlihat "aman terkendali". Semua dilakukan demi tidak menjilat ludah sendiri, janji Presiden Jokowi yang ingin upacara HUT RI ke -79 diadakan di IKN. Sejumlah pesohor diboyong ke IKN, menjajal jalan tol IKN dengan mengendarai motor. Adalah Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gading Martin dan delapan artis serta influencer lainnya yang diundang presiden untuk makan malam di IKN sekaligus meninjau tol IKN. Dan mereka terkesan dengan pembangunan di IKN. Siap mendukung proyek ambisius pemerintah ini dengan moda hiperbola saat review soal IKN. HUT RI di IKN pun bagian dari promosi IKN. Meyakinkan semua orang terutama elit politik, oligarki, pengusaha dan investor bahwa proyek IKN akan terus lanjut dan punya masa depan. Padahal anggaran untuk mengangkut para tamu ke IKN tidaklah sedikit. Konon, 1.000 Alphard telah disewa dengan harga Rp25 juta/hari. Benar-benar pemborosan. Pencitraan ini sangat diperlukan oleh pemerintah. Pasca mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN menyulut berbagai spekulasi buruk tentang progres pembangunan IKN. Hal ini yang akan menurunkan rasa kepercayaan para investor. Terbukti, hingga hari ini belum ada investor asing yang mau menanamkan modalnya, kecuali investor dalam negeri saja. Padahal sudah diiming-imingi hak guna tanah hingga 190 tahun, nyaris dua abad. Plus free pajak. Presiden pun batal memenuhi janjinya untuk "ngantor" di IKN pada bulan Juli tadi. Bagaimana bisa hidup normal jika akses air bersih, listrik juga jaringan internet belum stabil. Namun sejumlah pembelaan datang dari KSP, katanya presiden sudah beberapa kali ngantor di IKN dengan mengajak beberapa menteri untuk berkemah di sana. Ngantor atau ngaso Pak? Wong ngundang beberapa artis juga kok, sambil barbeque-an juga. Ojo apusi rakyat, kualat ntar. Catatan WALHI yang berjudul "Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa?", sangat jelas dan lengkap bahwa pembangunan IKN ini bukanlah untuk kepentingan rakyat. Tapi demi memuluskan kepentingan oligarki. Sebaliknya, rakyat justru menjadi korban perampasan lahan dan ruang hidup. Masyarakat di sekitar IKN juga mengalami krisis air bersih sejak dimulainya proyek pembangunan IKN. Ancaman kerusakan lingkungan pun membayangi daerah seputar Penajam Paser Utara hingga Balikpapan. Namun demikianlah tabiat pembangunan di sistem kapitalisme. Sistem yang berorientasi materi, mengukur keberhasilan hanya pada pembangunan fisik, yang terlihat saja. Seperti membangun patung-patung atau monumen-monumen yang kebermanfaatannya sangat minim dirasakan rakyat kecuali hanya demi estetika. Proyek-proyek pembangunan tersebut menjadi bancakan meraup untung para kapital pemenang tender proyek juga pejabat pemerintahannya. Termasuk IKN, hanya menguntungkan para elit politik dan pengusaha yang mendukung rezim saat ini. IKN dibangun di tengah-tengah hutan dan menggusur perkampungan warga. Terbayang dampak ekologisnya saat hutan digunduli. Infrastruktur berupa jalan pun belum ada yang akhirnya diada-adakan. Sungguh hanya membuang-buang anggaran negara. Belum lagi ditambah dengan agenda pencitraan yang dananya tidak sedikit. Padahal, di wilayah lain, banyak infrastruktur yang lebih urgen bagi rakyat. Seperti jalan dan jembatan yang menjadi akses penghubung antar desa atau desa ke kota. Masih banyak daerah terpencil yang membuat anak-anak sekolah rela berenang menyeberangi sungai atau danau agar bisa sekolah. Atau berjalan masuk hutan, naik turun gunung demi sekolah. Jembatan darurat yang jauh dari safety pun dilalui demi bisa sekolah atau membawa hasil panen keluar desa. Bukankah membangun infrastruktur yang demikian itu jauh lebih penting dibandingkan membangun IKN? Jika mindset penguasa melayani rakyat, tentu bukan membangun IKN yang menjadi prioritas. Namun karena mindset kapitalisme, maka mengutamakan kepentingan oligarki adalah lebih utama dari kepentingan rakyat. Berbeda dengan sistem Islam. Prinsip pembangunan dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Sistem Islam berbasis akidah Islam, mewajibkan penguasa untuk melayani rakyat. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw: “Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Ada tanggung jawab akhirat pada amanah kepemimpinannya. Dengan pembangunan berbasis kemaslahatan umat maka sistem Islam akan mampu menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam juga bisa memastikan akses pendidikan serta layanan kesehatan yang merata, memadai, berkualitas dan gratis di seluruh wilayah negeri. Hingga melahirkan generasi unggul. Kas negara, baitul mal sangat cukup untuk membiayai seluruh pembangunan. Tanpa perlu mengharap investor apalagi asing yang bisa membahayakan kedaulatan negara. Baitul mal memiliki sumber pemasukan yang banyak dan diizinkan oleh Syara'. Seperti ghanimah, anfal, fa'i, khumus, kharaj, 'usyur, jizyah, dharibah, kepemilikan umum, sedekah dan zakat. Khusus pos zakat, diperuntukkan hanya pada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Adapun sektor kepemilikan umum, seperti minyak dan gas, pertambangan, laut, sungai hutan, mata air, dan listrik. Negara wajib mengelolanya untuk kemaslahatan umat. Haram menyerahkan pengelolaannya pada swasta individu atau korporasi, baik pribumi maupun asing. Haram pula mengambil harga atau keuntungan dari hasil pengelolaannya. Dari sektor inilah, negara bisa membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat. Alhasil, dengan pembangunan berbasis kemaslahatan umat, sistem Islam akan menjadi peradaban gemilang tanpa perlu pencitraan. Wallahu a'lam.[] Mahrita Julia Hapsari, Aktivis Muslimah Banua

SHARE:

Artikel Terkait

Rasa Puas Rakyat terhadap Kinerja Pemerintah

Halo Jokowi, Kalau Kerja Anda Bagus Tak Perlu Pemolesan

Aroma Pencitraan di Balik Hasil Survei Kinerja Memuaskan

IKN Gagal, Rakyat Mau Disalahkan, Dasar Jokowi!