NASIONAL

INDEF: Di Akhir Jokowi Utang Bisa Tembus 10 Ribu Triliun

Jakarta (SI Online) – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, memperkirakan utang pemerintah dan utang Badan Usaha Milik Negara akan terus membesar pada sisa periode pemerintahan Jokowi.

Menurut Didik, utang pemerintah saat ini jika ditambah dengan utang BUMN berjumlah sekitar Rp8.500 triliun.

“Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan bisa menjadi Rp10.000 triliun utang di APBN dan utang BUMN,” ujar Didik dalam webinar, Rabu, 24 Maret 2021, seperti dikutip Tempo.co.

Menurut Didik, membesarnya utang pemerintah dan utang BUMN di era Jokowi perlu dicermati, khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Musababnya, DPR adalah lembaga yang memiliki hak untuk penganggaran alias budgeting.

“Kenapa DPR tidak berkutik, DPR seakan sudah lemah seperti pada masa Orde Baru,” ujar dia.

Di masa lalu, kata dia, untuk menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saja, perlu perdebatan yang panjang. Sebab pelebaran defisit akan berimbas kepada besarnya utang.

Saat ini, Didik mengingatkan bahwa defisit anggaran saat ini sudah dipatok lebih dari lima persen. “Untuk bunga saja kita bayar sudah cukup besar setiap tahunnya,” ujar Didik.

Didik pun lantas membandingkan utang pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan era Presiden Jokowi.

SBY meninggalkan utang sebesar Rp2.700 triliun. Sedangkan saat ini Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia mencapai Rp6.361 triliun per akhir Februari 2021. Angka ini meningkat Rp128 triliun dari periode Januari 2021 sebesar Rp6.233 triliun.

Di samping utang untuk menambal defisit APBN, Didik mengingatkan bahwa utang BUMN juga masuk kategori utang publik. Sebab, risiko dari utang tersebut bisa berdampak kepada anggaran publik.

“Termasuk utang BUMN perbankan, yakni deposito masyarakat yang ditempatkan di bank BUMN adalah risiko anggaran negara, sebagaimana terjadi pada waktu krisis 1998,” kata Didik.

“Jadi apabila utang pemerintah ditambang dengan utang BUMN, Jokowi meninggalkan utang sekitar Rp 8.000 triliun dan akan bertambah lagi.”

Rep: Syakira FH.

Artikel Terkait

Back to top button