Israel Sahkan UU Hukuman Mati bagi Warga Palestina, Begini Reaksi Dunia

Jakarta (SI Online) - Kelompok hak asasi manusia mengecam undang-undang Israel sebagai pelanggaran hukum internasional yang membahayakan para tahanan Palestina. Parlemen Israel, Knesset, menyetujui undang-undang yang menetapkan hukuman mati bagi warga Palestina yang divonis melakukan serangan mematikan. Kelompok hak asasi manusia dan para pemimpin Palestina mengecam pengesahan undang-undang Israel yang mengizinkan penerapan hukuman mati terhadap warga Palestina yang terbukti melakukan serangan mematikan. Mereka menyebut langkah ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan bersifat diskriminatif secara inheren. Undang-undang tersebut, yang disahkan pada hari Senin (30/3) oleh parlemen Israel, menetapkan hukuman mati dengan cara digantung sebagai hukuman default bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki yang dinyatakan bersalah membunuh warga Israel. Baca juga: Israel Sahkan Hukuman Mati bagi Warga Palestina, Langsung Tuai Gugatan Undang-undang ini didorong oleh Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan jauh, Itamar Ben-Gvir, yang terlihat merayakan dengan sampanye di ruang parlemen setelah undang-undang itu disahkan dengan suara 62 berbanding 48. “Kami membuat sejarah,” tulis Ben-Gvir dalam unggahan media sosial, menolak tekanan internasional untuk mencabut undang-undang tersebut. “Dan saya katakan kepada Uni Eropa yang menekan dan mengancam Negara Israel: Kami tidak takut, kami tidak akan tunduk,” katanya. Undang-undang ini muncul di tengah meningkatnya serangan militer Israel dan kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat, serta ribuan penangkapan, di tengah bayang-bayang perang Israel di Gaza. Asosiasi Hak Sipil di Israel menyatakan telah mengajukan banding terhadap undang-undang ini ke Mahkamah Agung Israel. Reaksi berbagai pihak: Otoritas Palestina Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam undang-undang tersebut sebagai “eskalasi berbahaya”. Dalam unggahan media sosial, mereka menegaskan bahwa “Israel tidak memiliki kedaulatan atas tanah Palestina” di wilayah yang diduduki. “Undang-undang ini sekali lagi mengungkap sifat sistem kolonial Israel, yang berupaya melegitimasi pembunuhan di luar proses hukum melalui payung legislasi,” katanya. Hamas Kelompok Palestina ini menyebut pengesahan hukum tersebut sebagai “preseden berbahaya yang mengancam nyawa” warga Palestina di penjara Israel. “Keputusan ini menegaskan kembali penghinaan pendudukan Israel dan para pemimpinnya terhadap hukum internasional serta pengabaian terhadap semua norma dan konvensi kemanusiaan,” kata Hamas. Mereka juga mendesak komunitas internasional, termasuk United Nations dan International Committee of the Red Cross, untuk segera bertindak melindungi para tahanan Palestina. Mustafa Barghouti (Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina)Barghouti memperingatkan “keseriusan” undang-undang tersebut, yang menurutnya akan menargetkan tahanan politik dan aktivis Palestina. Ia juga menyatakan bahwa pengajuan undang-undang yang tidak adil dan tidak manusiawi ini mencerminkan semakin dalamnya pergeseran menuju fasisme dalam sistem Israel, di tengah kegagalan komunitas internasional menjatuhkan sanksi. Palestinian Centre for Human Rights Organisasi HAM yang berbasis di Gaza ini mengecam undang-undang tersebut “dengan sangat keras”. “Undang-undang ini menargetkan warga Palestina dan memperkuat kebijakan lama Israel berupa eksekusi di luar proses hukum dengan kedok hukum, yang jelas melanggar hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” katanya. Mereka juga memperingatkan bahwa “diam dan tidak bertindak hanya akan memperdalam impunitas dan merusak tatanan internasional berbasis aturan”. Kantor HAM PBB Kantor HAM United Nations di Palestina menyerukan agar Israel “segera mencabut undang-undang hukuman mati yang diskriminatif” tersebut. “PBB menentang hukuman mati dalam segala keadaan. Penerapan hukum ini akan melanggar larangan dalam hukum internasional terhadap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat,” katanya. Amnesty Internasional Organisasi HAM global ini mendesak Israel mencabut undang-undang tersebut, yang disebutnya sebagai “pertunjukan publik dari kekejaman, diskriminasi, dan penghinaan total terhadap hak asasi manusia”. Menurut pejabatnya, undang-undang ini merupakan puncak dari pola panjang eksekusi di luar hukum dan pembunuhan ilegal terhadap warga Palestina yang sering kali tidak dihukum. Council of Europe Sekretaris Jenderalnya, Alain Berset, menyebut pengesahan undang-undang ini sebagai “kemunduran serius”. “Hukuman mati adalah anakronisme hukum yang tidak sejalan dengan standar HAM modern,” katanya. Helen McEntee (Irlandia) Ia menyatakan “sangat khawatir” terhadap sifat diskriminatif undang-undang tersebut terhadap warga Palestina, dan menegaskan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang mendasar. Antonio Tajani (Italia) Ia menyebut bahwa Italia, Jerman, Prancis, dan Inggris telah meminta Israel menarik kembali rancangan undang-undang tersebut. “Bagi kami, kehidupan adalah nilai mutlak; mengambilnya sebagai bentuk hukuman adalah tindakan tidak manusiawi yang melanggar martabat manusia,” ujarnya. [] Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Netanyahu Tergilas Poros Washington

Kebijakan Baru Netanyahu: Akan Kuasai 70% Wilayah Gaza

Menhan Israel Terang-terangan Agendakan Pembersihan Etnis di Gaza

PBB ‘Blacklist’ Israel Terkait Kasus Kekerasan Seksual, Tel Aviv Meradang

Siksa Aktivis Kemanusiaan, HNW Dorong Pemerintah Seret Israel ke ICJ

Jelang Iduladha, Pasukan Israel Brutal Serbu Tepi Barat