Jejak Rekam Anies di Jakarta
Sebagai pejabat publik Anies terbiasa dengan kritikan. “Sejak dulu dan di mana saja, pemimpin adalah alamat untuk kirim kritik. Jika enggan jadi tujuan kritik, ya jangan pilih posisi pemimpin,” kata Anies. Mentalitas yang kokoh ini tercermin dalam ungkapannya di twitter, ”Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang” dan “Dipuja tidak jumawa dan dicerca tidak nestapa.”
“Saya ini merasa seorang ‘student of democracy’, dan di dalam demokrasi itu diberikan hak menghormati orang yang punya pandangan yang sepaham maupun berbeda. Dan untuk itu berikan saja argumen, rileks saja,” jawab Anies atas berbagai kritikan kepadanya.
Menurutnya orang tidak bisa mengatur pemikiran dan perasaan orang lain. “Lawan beda dengan musuh. Lawan debat adalah teman berpikir, lawan badminton adalah teman berolahraga, sedangkan musuh itu saling menghabisi,” terang Anies.
Ketika mahasiswa Anies pernah memimpin demonstrasi menolak pembredelan Majalah Tempo, Editor dan Detik (1994). Maka jangan heran nilai-nilai demokrasi ia canangkan ketika menjadi gubernur. Selama ia menjadi gubernur, indeks demokrasi provinsi Jakarta tertinggi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), nilai indeks demokrasi Jakarta mencapai 89,21 pada 2020. Tertinggi jika dibandingkan 33 provinsi lainnya atau rata-rata nasionalnya sebesar 73,66.
Apa sebenarnya ideologi Anies? Menurut analisis Syebubakar dan Alhadar (2022), Anies lebih dekat kepada ideologi ‘Sosial Demokrat yang Religius dan Kosmopolit’. Anies menekankan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, demokrasi ekonomi dan politik dan kelestarian lingkungan. Pada pidato pertamanya di Balaikota, Anies mengemukakan tentang hak-hak pribumi di Jakarta yang selama ini terabaikan.
Anies adalah tipikal pemimpin pasca reformasi yang berani melawan oligarki. Keberaniannya menghentikan reklamasi di pantai utara Jakarta sebagai bagian dari janji kampanyenya, menunjukkan bahwa ia mampu mengendalikan oligarki dan bukan sebaliknya. Keputusan pengadilan yang menyatakan reklamasi melanggar banyak regulasi dan merusak lingkungan, ia jadikan dasar keputusannya. Meski demikian, Anies mengizinkan kelanjutan tiga pulau yang sudah terlanjur dibangun yang oleh sebagian pihak dianggap kompromistis.
Menurut Eep Saefullah Fatah, selama lima tahun menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies telah menunjukkan tidak menjadi petugas partai atau kepanjangan tangan kekuatan oligarki manapun. Anies berupaya menjaga integritas dan independensinya agar mampu mengambil kebijakan secara mandiri, berdasarkan dasar-dasar keilmuan kebijakan publik yang dipahaminya.
Kebijakan Anies yang berpihak ‘pada rakyat kecil’ ini nampak pada kebijakannya soal Pajak dan Bumi Bangunan (PBB). Sebelum Jakarta dipimpin Anies, pernah PBB dinaikkan sampai 500 persen. Ada warga yang harus membayar PBB 100 juta, 60 juta, atau 40 juta. Bahkan keluarga mantan gubernur DKI Jakarta era 70-an, Ali Sadikin, yang tinggal di daerah Menteng harus membayar PBB sebesar 180 juta per tahun.
Pemerintahan Anies menyadari bahwa PBB bisa menjadi instrumen untuk mengusir secara sopan masyarakat berpenghasilan rendah dari Jakarta. Tugas gubernur adalah memastikan mereka tidak terusir dari Jakarta. Maka Anies kemudian menetapkan untuk rumah di bawah harga 2 miliar rupiah, bebas membayar PBB. Dengan kebijakan ini, saat ini 85% rumah di Jakarta tidak membayar PBB. Yang harus membayar PBB adalah yang 15 persen ekonominya paling kuat, terutama para pengusaha besar.
Mulai tahun 2022 seluruh sekolah, madrasah, rumah sakit dan tempat-tempat kegiatan sosial bebas bayar PBB. Kebijakan tidak bayar PBB juga diperuntukkan untuk rumah para pahlawan dan keluarganya sampai tiga turunan.
Momen yang diakui Anies sangat menyentuh adalah saat acara perpisahan dengan ribuan masyarakat kampung miskin pada 9 Oktober 202 di Kota Tua.
Mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan sebelum dan sesudah pembangunan rumah-rumah mereka dan segala fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mereka mengungkapkan tentang ketenangan hidup, rasa aman dan hilangnya rasa takut digusur sewaktu-waktu. Mereka bisa berdagang lagi, kembali mendapatkan listrik, pasokan air minum, ijin usaha, bisa mengakses kredit perbankan, dan pelayanan dari pemerintah. Anies melakukan terobosan kebijakan atas status kepemilikan tanah di kampung-kampung kumuh Jakarta dengan menerbitkan IMB kolektif, yaitu satu IMB untuk satu RT.
