Kepentingan Bisnis dan Politik China di Balik Pilpres 2019
- Keputusan pemerintahan Jokowi untuk mempercepat penandatanganan tahap pertama OBOR Project dapat dipastikan berkaitan dengan adanya tali temali kepentingan bisnis dan politik. Kali ini Jokowi tampaknya secara terbuka sudah memilih untuk lebih mendekat ke China.
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memastikan tahap pertama proyek One Belt One Road China (OBOR) akan ditandatangani bulan April 2019. Ada 28 proyek yang akan ditawarkan. Nilainya mencapai US$ 91,1 miliar setara Rp1.296 triliun.
Salah satu proyek yang ditawarkan adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jonggol. Benar Anda tidak salah baca. Jonggol yang dimaksud adalah sebuah kawasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Jika terealisir daerah yang berdekatan dengan kawasan wisata Puncak itu akan menjadi enclave baru komunitas pekerja China di Indonesia. Mirip Morowali di Sulawesi Tenggara.
Pilihan waktu penandatangannya pada bulan April menunjukkan ada sesuatu yang sangat penting, mendesak, sekaligus darurat. Sulit menghapus kecurigaan Jalur Sutera Modern ini sebagai proyek kejar tayang. Harus beres sebelum pilpres 17 April 2019.
Jelas sekali terlihat ada kekhawatiran, jika konstelasi politik Indonesia pasca Pilpres 2019 berubah, proyek ini bisa tidak terlaksana. Karena itu harus dikebut sebelum terlambat.
Main tanda tangan, dan memaksakan proyek-proyek besar di masa injury time, ketika tenggat waktu hampir habis bukanlah hal yang baru bagi rezim Jokowi. Pemain dan orangnya juga itu-itu saja. Proyeknya juga ada kaitannya dengan kelompok yang itu-itu juga. Modusnya begitu-begitu juga.
Barangkali kita belum lupa dengan kisruh proyek reklamasi Teluk Jakarta. Luhut Panjaitan adalah pejabat tinggi yang paling getol mendukung proyek milik para taipan 9 Naga itu. Dia juga pasang badan terhadap para penentang.
Pasti ada apa-apanya, sampai Luhut bersedia pasang badan. Ada harta dalam jumlah besar yang terpendam di proyek itu.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Daniel Johan pernah membuat hitung-hitungan. Dari penjualan tanah hasil reklamasi saja, para pengembang bisa mendapat keuntungan sebesar Rp516,9 triliun. Keuntungan dari pembangunan properti diperkirakan lebih besar lagi.
Ribut-ribut proyek hunian yang ditawarkan sampai ke negeri China kian memanas bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Pasangan inkumben Ahok-Djarot membela mati-matian proyek ini. Sementara penantangnya Anies-Sandi menjadikan penghentian proyek sebagai janji kampanye.
