Ketika Komunikasi Dibatasi

Bagaimana bisa aku sedu sedan? Ini dada sudah mau pecah. Kalau kutahan, bisa rusak aku. (Naga Bonar). Sesak terasa melihat nasib umat. Keadilan menjadi barang mahal di negeri ini. Inilah yang menjadi tuntutan umat. Melalui serangkaian aksi 21 dan 22 Mei lalu sebagai buntut dari ketidakpuasan masyarakat akan indikasi dugaan kecurangan Pemilu, yang akhirnya berujung ricuh. Hingga menyebabkan akses media sosial (medsos) dibatasi. Kini topik pembatasan komunikasi melalui medsos, kembali muncul menjelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyampaikan, pihaknya bakal terus memantau konten-konten di medsos. “Kami akan memonitor terus. Kami berharap tidak ada eskalasi di dunia maya,” kata Menkominfo Rudiantara.(Jawapos, 6/6/2019) Adapun berkas sengketa pemilihan presiden (pilpres) yang diajukan ke mahkamah konstitusi (MK) akan diregistrasi pada 11 Juni 2019. Jika seluruh proses selesai, maka hakim akan melakukan pembahasan pada 14 Juni dan gugatan diputus pada 28 Juni 2019. (Cnnindonesia.com, 5/6/2019). Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai pembatasan akses media sosial pasca aksi 22 Mei mencekik hak kebebasan berekspresi netizen di Indonesia, atau internet throttling. Pencekikan akses internet ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam menjamin hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Tidak hanya itu, ketika kominfo mengarahkan umat untuk kembali pada media mainstream, umat menolak. Revolusi informasi tak terelakkan. Dahulu umat berpikir sesuai arahan 'headline' media mainstream. Kini maraknya berita dan kemudahan akses dalam genggaman, mengalihkan rasa percaya umat kepada medsos ketimbang media mainstream yang tunduk pada arahan penguasa. Dilema penguasa yang mengurusi umat berbasis sekularisme. Di satu sisi ingin menutup peredaran berita bohong atau kekerasan yang muncul mengiringi aksi. Di sisi lain, keputusan yang diambil semakin menambah panjang jarak kesenjangan antara umat dengan penguasa. Umat semakin tidak percaya. Buah dari tirani informasi. Penguasa gagal memaksakan ide sekularisme pada umat yang semakin tinggi syu'ur Islamnya. Perang pemikiran menjadi-jadi. Memasuki era kebangkitan, medsos menyajikan tampilan Islam sesuai kebutuhan umat. Aktivis muslim bermunculan bak cendawan di musim penghujan. Dakwah bil qalam. Komunikasi melalui medsos digunakan untuk melumpuhkan pemikiran kufur. Sebab jika dibiarkan, maka ide-ide rusak akan merangsek ke tubuh umat. Hal ini perlu diantisipasi. Terjadi seiring melesatnya era teknologi digital. Semakin tinggi kebutuhan untuk menjalin interaksi, mencari ilmu dan mendapatkan berita terbaru. Maka sejalan dengan itu, survey menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk di Indonesia telah "melek" media sosial. Pemakai media sosial di Indonesia merambah ke berbagai usia. Akan tetapi paling banyak berada pada rentang usia 18-34 tahun. Pengguna pria lebih mendominasi, di mana pada rentang usia 18-24 tahun, jumlahnya mencapai 18 persen, lebih unggul dari pengguna wanita dengan persentase 15 persen.(kompas.com, 4/2/2019) Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi.(katadata.co.id, 8/2/2019). Angka yang fantastis, sayang jika jumlah sebanyak ini dibiarkan begitu saja, tidak diarahkan pada pemikiran Islam. Jumlah waktu yang dihabiskan oleh pengguna, rata-rata setiap harinya satu orang mengakses sekira 8 jam 51 menit. Sedangkan lama waktu untuk menggunakan media sosial dari berbagai perangkat mencapai 3 jam 23 menit per hari (okezone.com 13/5/2018). Maka ketika penguasa membatasi akses media sosial, serta merta menimbulkan reaksi beragam. Pembatasan akses terhadap sejumlah aplikasi media sosial WhatsApp, Instagram, dan Facebook bahkan sangat jelas bertentangan dengan bunyi artikel ke-19 Deklarasi hak asasi manusia (HAM) sedunia. “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas”. Tapi seperti biasa, hak asasi manusia (HAM) tidak berlaku bagi umat Islam. Demokrasi dengan ide kebebasannya pun tidak benar-benar mengusung kebebasan berbicara bagi setiap individu. Terbukti ketika umat menuntut keadilan, menyampaikan aspirasinya, tidak ada satu pun jalan logis yang terbuka. Semua peluang tertutup. Berbagai delik ditimpakan hingga umat mati langkah. Komunikasi dalam Pandangan Islam Dalam Islam, aktivitas manusia terikat dengan hukum syara'. Tidak bebas. Keimanan kepada Allah Subhaanahu wa ta'ala menjadi landasan berpikir dan bertingkah laku. Hal itu pula yang terjadi dalam negara Daulah Islamiyah. Tidak ada pemikiran rusak dan merusak di tengah umat. Juga tidak ada tempat bagi pengetahuan sesat dan menyesatkan. Berbagai informasi yang menyebar dalam Daulah adalah untuk memaparkan Islam dengan pemaparan yang kuat dan membekas. Hingga mampu menggerakkan akal manusia untuk menerima Islam dan beraktivitas dengannya. Umat dengan sendirinya membersihkan diri dari keburukan pemikiran dan pengetahuan rusak tersebut. Tidak ada berita bohong di kalangan umat, sebab Alquran surat Al Israa’ ayat 36 tegas menyampaikan, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." Hal ini tentu berbeda dengan komunikasi dalam perspektif pemikiran sekularisme. Perkara untung rugi dan konsep materialisme menjadi fokus aktivitas. Hingga tak peduli moral dan kerusakan akidah yang menimpa umat. Juga berdampak negatif. Tayangan kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan berita bohong beredar tanpa kendali. Islam jelas mengatur, ”Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu“ (Alquran surat Hujurat ayat 6). Negara sebagai pengatur urusan umat, memilah informasi yang tepat. Penguasa menjadi rujukan. Umat pun tidak segan bertanya dan melakukan tabayun terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sekitar mereka. Jika terjadi persengketaan atau perselisihan di tengah umat, penguasa siap diminta menengahi dan mengadili. Sebagaimana Allah SWT berfirman, dalam An-Nisaa ayat 83, "Dan apabila sampai kepada mereka (orang yang belum kuat imannya) suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulil amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)." Kembali pada Islam sebagai asas bagi pemikiran yang sahih. Dunia komunikasi dan informasi akan terus berinovasi. Di tangan penguasa yang salah akan berakibat mala petaka. Di tangan penguasa yang salih, yang bertakwa pada Allah, akan mampu menggerakkan umat dengan cepat ke arah kebangkitan yang hakiki. Lulu NugrohoMuslimah Penulis Opini dari Cirebon

SHARE:

Artikel Terkait

Antara yang Menikmati dan yang Mengutuk Demokrasi

Praktik Demokrasi Internal Parpol Dikritik, “Parpol Mirip PT atau Milik Keluarga”

Anies dan Reformasi Kebaruan Partai Politik

Dikadali Demokrasi?